Oleh: Sarah Lea Khan
Wabah Covid 19 yang semakin banyak menelan korban sepertinya memang kesalahan Anies Baswedan.
Seandainya jauh-jauh hari ketika wabah ini masih mengganas hanya di Wuhan, Propinsi Hubey, China, Anies menyerukan promo wisata di DKI dan mengundang rakyat China khususnya, untuk berbondong-bondong masuk DKI, sepertinya Pusat akan segera menerapkan warning travel, stop penerbangan dari luar Indonesia khususnya China sebagai negara terdampak.
Seandainya saat wabah ini belum memasuki Indonesia, Anies meneriakan ini hoax dan sibuk bermain tik-tok ayam-ayam, atau sibuk menyerukan game cacing kepanasan, sepertinya Pemerintah Pusat akan segera membuat Tim Tanggap Darurat menghadapi wabah Covid 19.
Dan membuktikan bahwa Anies telah abai dan banyak guyon dalam menanggapi pandemi yang menggemparkan dunia ini.
Sepertinya Anies telah salah memohon restu untuk melockdown DKI sebagai episentrum pandemi agar tidak menyebar ke wilayah lain di luar Jakarta. Anies seharusnya mendeklarasikan anti lockdown dan meminta semua pihak untuk bebas keluar masuk Jakarta. Tentu saja agar Pusat segera menerapkan UU Karantina Wilayah dengan melockdown Jakarta.
Selama ini, lockdown daerah sepihak ditentang Pemerintah Pusat, bahkan diancam sangsi yang cukup berat.
Ketika Pemerintah Daerah tak berdaya melindungi wilayahnya karena terganjal restu Pemerintah Pusat, fakta yang terjadi di lapangan, banyak daerah hijau berubah jadi daerah merah merona, setelah berbondong-bondong pemudik dari Jakarta yang kembali ke kampung halaman membawa oleh-oleh virus kepada sanak saudara dan kerabat sekampung senegara.
Pemeriksaan di pintu masuk ternyata tidak cukup efektif, menolak hadirnya virus menyebar ke kampung halaman pemudik. Semua itu karena Anies salah meminta restu untuk melaksanakan lockdown Jakarta secepatnya.
Sepertinya Anies memang harus belajar bicara yang sebaliknya. Toh, banyak sudah kebijakannya selama ini yang tak sejalan dengan Pemerintah Pusat. Mulai dari naturalisasi kali Ciliwung, Formula E dan banyak lagi.
Seandainya masih di wilayah kewenanganmu, tolong teriakan juga permohonan bebasnya napi koruptor di negeri ini, teriakan dukungan untuk PSBB dan tolak apapun kompensasi Pemerintah kepada rakyat yang lemah di negeri ini.
Mudah-mudahan Pemerintah Pusat melakukan yang sebaliknya, tidak membebaskan napi koruptor, memberlakukan UU Karantina Kesehatan dan menanggung hajat hidup rakyat menggunakan uang negara.
Ketika gaung mudik sudah menjadi issue yang hangat dan disikapi statemen beragam oleh Pemerintah Pusat, mulai dari yang bilang jangan mudik, boleh mudik asal isolasi mandiri, sampai fatwa mudik haram, sepertinya hanya satu yang dibutuhkan agar jangan ada karnaval mudik yang beresiko menyebarnya pandemi Covid-19 secara massif di berbagai daerah. Cukup Pak Anies, teriakan warga DKI harus mudik!
Sepertinya Pemerintah Pusat akan menyeragamkan statemennya menjadi DILARANG MUDIK !!!
Sepertinya akan ada langkah yang selalu berseberangan dengan Anies Baswedan, entah itu agar menunjukan siapa pemimpin yang sesungguhnya atau cuma untuk menghindari matahari kembar di negri ini. Wallahu A’lam. Entahlah Allah yang lebih tahu.[Potlot]
Tampil Memaparkan Penanganan Corona di Mata Najwa, GoodBener @aniesbaswedan Mendapat Applause Meriah dan Disebut "The Next Presiden RI"
— Mas Piyu ORI (@mas__piyuuu) March 12, 2020
Selengkapnya: https://t.co/5uo8xjQ1ha pic.twitter.com/hWhc498BHi
