ABU-ABU KEBIJAKAN
Menurut saya, kebijakan Pemerintah atau BUMN terkait pengemudi transportasi online semacam ini perlu segera diproblematisasi. Sebab, ada persoalan abu-abu di sini: apakah yang sedang dilakukan Pemerintah ini sebenarnya untuk menolong rakyat, ataukah untuk menolong perusahaan aplikasi transportasi online dari beban kewajiban sosial terhadap para mitranya?! Sebab, jangan lupa, sebagian pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut kini berada di pusat kekuasaan, atau memiliki kaitan dengan sejumlah pejabat yang sedang berkuasa.
Kalau memang ingin menolong rakyat, kenapa yang dapat cashback hanya pengemudi ojol? Kenapa pengemudi ojek pangkalan juga tak diberi hak yang sama? Kenapa sopir angkot tidak dikasih hal serupa? Bagaimana dengan sopir metromini? Atau sopir bajaj?
Sebenarnya, kalau Pemerintah mau menolong para pengemudi transportasi online, mereka seharusnya bisa membuat regulasi yang meminta agar perusahaan-perusahaan penyedia jasa aplikasi ikut meringankan beban para mitranya, melalui penghapusan potongan, pemberian CSR, atau sejenisnya. Jadi, bukan melalui kebijakan abu-abu seperti di atas.
Bukankah perusahaan-perusahaan itu kategorinya sudah unicorn dan decacorn, sebagaimana sering dipuji-puji Pak Jokowi saat kampanye Pilpres kemarin?! Artinya, bukan perusahaan receh kan?!
Oya, Pak Basuki, kapan ya Pertamina akan menurunkan harga BBM? Harga minyak mentah sudah anjlok tuh. Atau, kerja komisaris kini hanya seperti jubir sajakah?!
By Tarli Nugroho [fb]
