[PORTAL-ISLAM.ID] Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkendala untuk melakukan lockdown karena merupakan wewenang pemerintah pusat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai pemerintah pusat bisa me-lockdown DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Menurut Habiburokhman, Jakarta perlu di-lockdown karena virus Corona telah menyebar ke hampir seluruh kecamatan.
"Kalau acuannya aturan hukum, menurut saya, pemerintah pusat sudah bisa lakukan karantina wilayah (lockdown) untuk DKI Jakarta. Kasus Corona ini telah memenuhi kriteria kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan (UU Nomor 6 Tahun 2018). Penyebaran virus Corona di Jakarta sudah luar biasa karena sudah terjadi di hampir semua kecamatan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (25/3/2020).
Anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta I itu meyakini warga Jakarta akan menerima keputusan lockdown. Asal, sebut dia, pemerintah menjamin pasokan kebutuhan pokok mereka.
"Saya yakin masyarakat siap untuk karantina wilayah apabila dilakukan sesuai ketentuan Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan. Pasal tersebut mengatur ditanggungnya kebutuhan pokok masyarakat oleh pemerintah pada saat karantina wilayah," jelasnya.
Habiburokhman mengaku mendapatkan informasi soal kekhawatiran masyarakat jika Jakarta di-lockdown. Juru Bicara Gerindra itu menyebut warga Jakarta khawatir tidak ada pasokan bantuan kebutuhan pokok untuk mereka.
"Informasi yang saya dapat, kekhawatiran utama masyarakat untuk tidak keluar rumah adalah pemenuhan kebutuhan pokok keluarga mereka. Makanya kalau mau konsekuen, ya, negara harus jamin pemenuhan kebutuhan tersebut, setidaknya untuk mereka yang tidak mampu," sebutnya.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, bahan pokok yang harus dipasok oleh pemerintah jika me-lockdown Jakarta tidak harus lengkap. Dia menilai pasokan beras, telur, garam dan gula juga sudah cukup.
"Kebutuhan pokok dalam keadaan darurat tak perlu terlalu lengkap, cukup beras, telur, garam, migor dan gula. Karena toh lockdown-nya hanya dalam bilangan minggu. Pemenuhan kebutuhan pokok bisa dilakukan secara gotong royong. Melibatkan swasta, BUMN dan masyarakat yang mampu," terang Habiburokhman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada 34 gubernur se-Indonesia bahwa pemerintah pusat tidak akan mengambil keputusan lockdown. Jokowi mengatakan setiap negara memiliki karakter dan kedisiplinan yang berbeda dalam menyikapi penyebaran virus Corona.
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan 34 gubernur se-Indonesia lewat video conference yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).
Sumber: detik
