[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah supaya tidak sembrono mengeluarkan kebijakan di tengah- tengah situasi pandemi Corona COVID-19. Ia meminta, penanganan atau kebijakan diambil pun sesuai dengan visi yang sama.
"Saya berikan contoh misalnya sebuah provinsi atau kabupaten/ kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi misal pasar ditutup semuanya," kata Jokowi saat membuka rapat pengarahan kepada para seluruh gubernur melalui telekonferensi pada Selasa 24 Maret 2020
"Tolong ini dihitung betul, dikalkulasi betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada," tambah Jokowi.
Jokowi melanjutkan, kalaupun kepala daerah ingin mengeluarkan kebijakan itu maka wajib menghitung dampak ketika sekolah dan tempat usaha ditutup.
"Hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang tidak bekerja, hitung berapa becak yang tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan," ujarnya.
"Jangan kita hanya menutup tapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial atau social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," kata Presiden lagi.
Hingga per hari Rabu (26/3/2020), sudah 24 provinsi di Tanah Air yang terpapar corona. Totall jumlah 790 kasus, 58 meninggal, 31 sembuh.
