[PORTAL-ISLAM.ID] Anggota Komisi V DPR RI, Irwan angkat bicara merespons potensi penyebaran virus corona di Kereta Rel Listrik (KRL), yang ramai diperbincangkan masyarakat, terutama oleh pengguna transportasi massal itu.
Menurut Irwan, informasi yang sepotong-sepotong tersebut menggambarkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani ancaman virus Covid-19 sejak awal.
"Dari awal sejak isu dan dampak corona muncul, cara pemerintah menanganinya sangat buruk dan tidak responsif. Akhirnya banyak pihak terutama pejabat masing-masing mengeluarkan pernyataan dan kebijakan sendiri-sendiri," kata Irwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Potensi penularan virus corona di KRL sendiri mencuat setelah bocornya paparan internal Pemprov DKI Jakarta soal KRL rute Jakarta Kota - Bogor merupakan layanan paling berisiko terjadi penularan virus corona.
Nah, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat ini memandang, informasi penularan sorona yang rentan di KRL seharusnya disampaikan secara komprehensif oleh pemerintah pusat.
Sebab, penularannya kemungkinan bukan hanya bisa terjadi di KRL, tetapi bisa melalui perantara yang lain juga. Bisa di rumah sakit, bandara, pusat-pusat keramaian termasuk destinasi wisata.
"Presiden bisa langsung menyampaikan atau melalui menteri terkait. Kan faktanya KRL bukan hanya di Jakarta. Terus dampaknya bagi penumpang, nasib perusahaan KAI sendiri bagaimana? Ini kan harus menyeluruh membahasnya," jelas legislator asal Kalimantan Timur ini.
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho ini menyebutkan, kalau memang berdasarkan data yang suspect atau pasien yang positif terjangkit corona ada yang berasal dari penumpang KRL, maka harus diantisipasi dan ditangani secara serius.
"Pemerintah dari awal lambat dan buruk merespons isu global corona. (Jokowi) lebih mementingkan isu dampak ekonominya dibanding keselamatan rakyat," tegas Irwan.
Hal itu menurutnya bisa dilihat dari protokol penanganannya yang lambat dan tidak sempat tersosialisasikan dengan baik. Sehingga ada kepanikan dan kebingungan di masyarakat hingga akhirnya pemerintah daerah yang berinisiatif.
"Makanya ada beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri menangani corona," tandas Irwan. (jpnn)
