[PORTAL-ISLAM.ID] Prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dianggap bertentangan dengan realitas ekonomi global yang sedang tak kondusif bahkan diambang krisis parah akibat wabah corona.
"Dunia sedang menghadapi potensi krisis besar melebihi 2008. Semua negara sedang berupaya menyelamatkan ekonomi dan melindungi rakyatnya. Pemerintah Indonesia hanya memikirkan Ibu kota baru dan Omnibus law serta radikalisme. Betul2 gak nyambung," kata Andi Arief di akun twitternya, Selasa (10/3/2020).
Menurutnya, protokal penanganan corona di Indonesia terlambat.
"Protokol corona terlambat dibuat, dampaknya fatal soal trust (kepercayaan -red). Kini dunia memasuki krisis ekonomi melebihi 2008 --dan mungkin melampaui 1998-- anginnya sudah keras, bukan sepoi-sepoi. Kemungkinan protokol krisisnya akan terlambat. Siapa melindungi rakyat dan dunia usaha? Buzzer?" sindir Andi Arief.
Menurut netizen pemindahan ibu kota baru ini terus digoreng untuk menutupi ekonomi yang kolaps.
"Justru ibukota baru digoreng terus dibumbui lagi dgn rencana penunjukan Ahok jadi pemimpinnya sengaja untuk mengalihkan isu ekonomi yg mau kolaps, perampokan BUMN, Harun Masiku serta RUU Omnimbus Law. #PindahIbukotaOmongKosong krn gak ada dananya," komen @irfanwahidi60.
Dunia sedang menghadapi potensi krisis besar melebihi 2008. Semua negara sedang berupaya menyelamatkan ekonomi dan melindungi rakyatnya. Pemerintah Indonesia hanya memikirkan Ibu kota baru dan Omnibus law serta radikalisme. Betul2 gak nyambung.— andi arief (@AndiArief__) March 9, 2020
Protokol corona terlambat dibuat, dampaknya fatal soal trust. Kini dunia memasuki krisis ekonomi melebihi 2008 --dan mungkin melampaui 1998-- anginnya sudah keras, bukan sepoi-sepoi. Kemungkinan protokol krisisnya akan terlambat. Siapa melindungi rakyat dan dunia usaha? Buzzer?— andi arief (@AndiArief__) March 10, 2020
