[PORTAL-ISLAM.ID] Potensi kegaduhan pasca munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digadang-gadang sebagai kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai sudah terlihat nyata.
Selain Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tersebut, tiga nama lain yang disebut Presiden Joko Widodo adalah Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
"Potensi gaduhnya sudah terlihat nyata. Setidaknya penolakan dari Persaudaraan Alumni 212. Mereka mengancam akan terus demo andai Ahok jadi kepala Badan Otorita," kata analis politik Adi Prayitno, Minggu (8/3).
Kondisinya menurut direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, berbeda dengan tiga nama lain yang relatif tak resisten, meskipun publik bertanya-tanya tentang alasan Jokowi memilih ketiga nama itu selain Ahok.
"Karena begitu banyak nama-nama lain yang cukup kompeten. Yang jelas penunjukkan kepala Badan Otorita itu sepenuhnya hak Presiden. Munculnya nama Ahok karena mantan gubernur itu dinilai bisa kerja cepat. Sesuai selera Jokowi, kerja, kerja, dan kerja," tutur Adi.
Pengumuman nama-nama kandidat kepala Badan Otorita itu sebenarnya tidak hanya dari PA 212, namun belakangan ada aspirasi dari putra daerah Kaltim yang mempertanyakan kenapa tidak ada tokoh-tokoh daerah yang masuk nominasi.
Merespons hal ini, Adi menyarankan agar Kepala Negara memperhatikan aspirasi masyarakat di mana IKN akan dibangun. Sebab, tokoh lokal tentu lebih memahami kondisi dan kultur di daerah yang akan dijadikan pusat pemerintahan tersebut.
"Semestinya masuk juga tokoh-tokoh lokal yang bisa memahami kerangka kerja pemerintah pusat. Minimal tokoh lokal ini di-sounding untuk melihat respons publik. Bangsa ini besar dan begitu banyak nama tokoh yang bisa bekerja," tandas Adi.
Sumber: JPNN
