[PORTAL-ISLAM.ID] Pengamat Politik, Rocky Gerung buka suara soal polemik di Perairan Natuna yang hingga kini masih ramai dibicarakan. Diketahui sejumlah Kapal Asing China nekat masuk ke perairan Natuna hingga terjadi perebutan wilayah dengan Indonesia.
Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber di kanal YouTube Resonansi TV yang tayang pada Selasa 14 Januari 2020.
Rocky yakin bahwa nantinya akan ada usaha diplomasi yang dibangun agar Indonesia tetap dihormati dalam dunia Internasional.
"Ya pasti nanti ada saling kirim salam diplomatik supaya pelan-pelan kembali pada dasar persoalan supaya enggak ada kehilangan muka di dalam diplomasi internasional yang terjadi," ujar Rocky.
Namun, ia bertanya-tanya siapa yang akan memberikan pernyataan diplomasi terkait Natuna. Sedangkan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi disebut sudah mendukung keinginan presiden untuk menjaga kedaulatan.
"Tapi kan pernyataannya siapa yang musti ngomong? Menteri Luar Negeri ngomongnya sudah membenarkan pikiran Presiden kan. Jadi dia sudah di tingkat tinggi diplomasi karena musti membaca keinginan presiden yaitu kedaulatan harus ditegakkan, ini high politic," jelasnya.
Menurutnya, apa yang dikatakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto soal Natuna sudah benar.
"Sementara Menteri Pertahanan mengerti soalnya," ungkap Rocky Gerung.
Sedangkan, baginya pernyataan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD soal Natuna malah tidak benar.
"Jadi sekarang siapa yang musti ngomong ke publik misalnya, kalau Menkopolhukam juga ngaco. Dia akan malu sendiri dong buat narik lagi omongannya," kritik Rocky.
Ia mengatakan lagi, Prabowo paham masalah Natuna. Namun, publik justru menganggap Prabowo lebih `welcome` pada China.
Padahal, menurutnya pikiran Ketua Umum Partai Gerindra tidak seperti itu.
"Prabowo sudah ngomong bahwa ini bisa diselesaikan tapi keterangan Prabowo seolah-seolah Prabowo permisif pada China kan," ucap Rocky. "Padahal mungkin pikiran Prabowo tidak begitu," imbuhnya.
Sehingga, kini masalah Natuna menjadi lebih runyam lantaran ada perbedaan pernyataan antar pemerintah. Ia mengkritik tidak ada pejabat yang jelas memberikan keterangan terkait solusi Natuna.
"Ini jadi rumit public relation, PR pemerintah."
"Karena tidak ada satu orang yang bisa keluar dan mengatasi semua itu," kritik pengamat politik asal Manado ini.à
