» » » TERUNGKAP! PSI Kembalikan Sisa Dana Reses Karena Tidak Bisa Menyelesaikan Target Titik Reses, Bukan Karena Hemat atau Hebat
,

TERUNGKAP! PSI Kembalikan Sisa Dana Reses Karena Tidak Bisa Menyelesaikan Target Titik Reses, Bukan Karena Hemat atau Hebat


[PORTAL-ISLAM.ID]  Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, melalui akun twittermya dengan bangga menyampaikan bahwa PSI telah mengembalikan sisa dana reses anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 752 juta.

"Siapa yang mau anggota dewan transparan seperti ini? Dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar,  Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan  Rp1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta  sisanya kembali ke kas Pemda," kata Raja Juli Antoni di akun twitternya, Sabtu (21/12/2019).

PSI hebat?

Ternyata justru pengembalian sisa dana reses anggota dewan itu membuktikan anggota dewannya gak becus.

Hal ini terungkap setelah anggota DPRD DKI yang lain mengungkap soal dana reses. Bahkan diungkap oleh mantan staf Ahok yang kini jadi anggota DPRD DKI dari PDIP.

Seperti dilansir Tempo, anggota Fraksi PDIP yang juga mantan staf Ahok, Ima Mahdiah, menyebut sisa dana reses Fraksi PSI dikembalikan karena Fraksi PSI tidak menyelesaikan jatah 16 titik agenda pertemuan dengan warga untuk setiap legislatornya.

"PSI kan tidak menyelesaikan titik resesnya. Ya saya kalau tidak menyelesaikan titik reses, ya saya kembalikan," kata Ima saat dihubungi, Ahad 22 Desember 2019.

Sebelumnya, Fraksi PSI mengumumkan pengembalian dana reses Rp 752 juta ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uang itu adalah sisa dari total dana reses Rp 2,44 miliar yang diterima delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI. Mereka hanya menggunakan Rp1,68 miliar sehingga kelebihan dikembalikan.

Dalam laporan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kepada Sekretariat DPRD, partai besutan Grace Natalie itu telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 11.600 warga untuk mencatat aspirasi, serta pengaduan mereka selama masa reses pada 4-19 Desember 2019.

Menurut Ima, DKI mengalokasikan anggaran reses untuk setiap anggota DPRD Rp 297 juta untuk 16 titik agenda pertemuan dengan masyarakat.

Ima sendiri mengaku menyerap seluruh dana untuk reses tersebut karena memenuhi 16 titik agenda pertemuan dengan warga. "Bahkan saya lebih dari 16 titik. Saya nambah satu titik jadi 17 dan mengeluarkan uang tambahan pribadi," ujarnya.

Ima telah mendengar Fraksi PSI mengembalikan sisa dana reses sejak beberapa hari lalu. Ima pun bertanya dengan Sekretariat DPRD DKI untuk meminta penjelasan terkait anggaran yang dikembalikan PSI.

Sekretariat DPRD DKI pun menjelaskan bahwa PSI tidak menunaikan seluruh jatahnya bertemu dengan warga. Fraksi PSI DKI mendapatkan alokasi total 128 titik pertemuan dengan warga. Namun, mereka hanya bisa menunaikan pertemuan sebanyak 102 titik. "Bahkan saya diberi tahu Setwan ada anggota Fraksi PSI yang hanya mendatangi enam titik saja (dari semestinya 16 titik -red)," ujarnya.

Menurut Ima, dengan tidak maksimalnya PSI menyerap anggaran reses justru merugikan konstituen mereka. Sebab, masih ada 26 titik agenda pertemuan dengan konstituen yang mereka tidak tunaikan.

"PSI mengembalikan (sisa reses) tapi hak masyarakat jadi tidak dapat (menyampaikan aspirasinya," ujarnya. "Seharusnya dia (PSI) bisa bertemu masyarakat yang lebih banyak. Kalau saya semestinya dapat 16 titik blusukan bertemu masyarakat. Saya manfaatkan betul."

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan pengembalian uang sisa reses dari setiap anggota fraksi partainya merupakan inisiatif sendiri. "Kebetulan ada sisa dana reses. Jadi wajib dikembalikan," kata William.

Menurut William, pengembalian dana reses dari PSI merupakan suatu langkah yang sederhana. Sebab, sisa uang tersebut memang tidak dasar hukum untuk digunakan lagi. "Jadi harus dikembalikan. Kalau misal satu orang dapat Rp 300 juta dan hanya terpakai Rp 200 juga, ya sisanya dikembalikan," ujarnya. "Sesederhana itu."

Sumber: Tempo

***

Sebelumnya, soal pengembalian sisa dana reses juga ditanggapi mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun twitternya.

"Saran saya, pakailah fasilitas yg disiapkan negara supaya yg disiapkan oleh bohir swasta dapat dikurangi...itu pengalaman saya...kecuali kalau niatnya citra..," kata Fahri.
Baca juga :