[PORTAL-ISLAM.ID] Ikatan guru Indonesia meminta nadiem Makarim dan seluruh jajaran Kemdikbud untuk berhenti menyalahkan pemerintah daerah apalagi menyalahkan kepala sekolah dalam hal kekurangan guru di seluruh Indonesia sebaiknya kekurangan guru di seorang nesya sebaiknya kemdikbud lebih fokus mendesak kemenpan rb dan kementerian keuangan serta kementerian terkait lainnya untuk sesegera mungkin melakukan rekrutmen guru baik dengan pola rekrutmen CPNS maupun dengan pola rekrutmen PPPK.
Kekurangan guru saat ini terjadi di seluruh tanah air Indonesia dan dipastikan tidak ada satupun kabupaten kota di Indonesia ini yang jumlah gurunya tercukupi. Sehingga sangat tidak logis Jika pemerintah terutama Kemdikbud menyalahkan pemerintah daerah terkait dengan rekrutmen tenaga honorer.
Honorer itu tak perlu ada jika pemerintah pusat mencukupkan guru PNS atau PPPK, justru daerah menyelematkan pendidikan kita dengan “terpaksa” menggunakan tenaga honorer guru, jadi selama ini kemdikbud menjadi penikmat upah murah.
Mendikbud harusnya ngotot dengan kebutuhan guru, bukan malah menyalahkan pemda, menyalahkan pemda adalah bentuk lepas tangannya kemendikbud terhadap kebutuhan guru.
Jadi ini jelas “sesat berpikir” yang mesti diluruskan dan sudah puluhan tahun sesat pikir ini dilestarikan, karena itu Nadiem Makarim sebaik tidak ikut-ikutan dalam kesesatan ini.
Bisa dibayangkan apa jadinya pendidikan kita ini jika Pemerintah Daerah terutama kepala sekolah tidak menyelamatkan pendidikan kita dengan merekrut tenaga honorer untuk mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ditinggalkan oleh guru-guru yang pensiun , guru-guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan tidak diberi kewajiban mengajar lagi serta guru-guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah dan juga guru-guru yang diangkat menjadi pejabat daerah dalam struktural pemerintahan.
Pemerintah pusat tidak layak menyalahkan pemerintah daerah dan justru seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang sukses mengajak guru-guru yang mau secara ikhlas mengajar di sekolah-sekolah meskipun hanya diberikan Honor Rp100.000 per bulan.
Inilah Mengapa ikatan guru Indonesia senantiasa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghapuskan sistem guru honorer ini karena tidak layak kita menggantungkan harapan masa depan bangsa pada mereka yang hanya dibayar Rp100.000 per bulan dengan status yang tidak jelas.
Sebagai menteri baru sebaiknya nadiem Makarim tidak terpengaruh dengan sesat pikir para pejabat-pejabat yang ada dibawahnya, Nadiem harusnya berpikir lebih jernih tentang guru-guru honorer ini, mengapa mereka ada dan bagaimana peran mereka dalam menyelamatkan pendidikan kita yang hampir saja lumpuh jika mereka tak ingin terlibat.
Jakarta, 17 Desember 2019
Penulis: Muhammad Ramli Rahim
