[PORTAL-ISLAM.ID] Kementerian ESDM Minta Freeport Perhatikan SDM Lokal Papua
Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Papua, Minggu (22/12/2019), seperti dilansir BeritaSatu.
Hal yang sangat lucu.
Bukankah pemerintah Indonesia kemarin konon katanya sudah beli saham MAYORITAS PT FREEPORT? 51%? Yang duitnya pakai utang? Kan seharusnya berkuasa penuh mengendalikan perusahaan (korporasi).
"Saham mayoritas mohon ke saham minoritas...(lalu siapa yg sebenarnya berkuasa?) bukankah pengambilan saham itu maksudnya agar berkuasa dan tak ada halangan kendalikan korporasi?" kata Fahri Hamzah menanggapi di akun twitternya, Minggu (22/12/2019).
"Mayoritas 51% itu harusnya bukan minta lagi tapi perintah, kalau ga mau copot aja direksinya," komen @oeloeasit.
Seperti diketahui, pada akhir tahun lalu (21 Desember 2018), gegap gempita terjadi manakala pemerintah RI melalui holding BUMN tambang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) resmi mengakuisisi 51,2 persen saham PT Freeport.
Tercatat, biaya akuisisi saham Freeport ini mencapai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (pada kurs Rp 14.500 saat itu) dan merupakan akuisisi terbesar yang pernah dilakukan perusahaan negara selama Indonesia berdiri dan merupakan akusisi terbesar ke-6 di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir.
Biaya akuisisi saham Freeport ini pakai UTANG melalui penerbitan obligasi global.
Saham mayoritas mohon ke saham minoritas...(lalu siapa yg sebenarnya berkuasa?) bukankah pengambilan saham itu maksudnya agar berkuasa dan tak ada halangan kendalikan korporasi? https://t.co/LXD5fxjcZh— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) December 22, 2019
Mayoritas 51% itu harusnya bukan minta lagi tapi perintah, kalau ga mau copot aja direksinya— Warga Republik Indonesia (@oeloeasit) December 22, 2019
