Ada berita KPK klaim selamatkan uang negara Rp 65 Triliun dan sudah disetor ke Kas Negara.
Publik perlu tau, Mohon dicek @KemenkeuRI @bpkri, ini ada uang besar masuk ke rekening negara selama 5 tahun..
Lembaga negara tidak bisa secara sepihak mengaku selamatkan uang negara...😃
Itu yg saya bilang dari dulu. Bahwa negara itu saking besarnya, kita tidak tau apakah ia sedang sukses atau sedang gagal...apakah sedang memperbaiki atau merusak...semua nampak relatif terutama di mata awam...
Dulu Menteri Pendidikannya bilang supaya murid jadi cerdas harus pakai Ujian Nasional (UN). Presidennya masih sama, sekarang Menteri bilang sebaliknya jangan pakai UN. Itulah negara sulit diukur sementara uang sekitar 500 Trilyun rupiah setahun di sektor pendidikan habis...
Di sektor kelautan juga sama, dulu menteri dipuji karena tenggelamkan kapal..sekarang yang dianggap baik jangan ditenggelamkan...dulu baby lobster dilarang ekspor sekarang boleh di ekspor...dua kebijakan yang kontradiktif keduanya dianggap benar...😃
Lalu presiden mengeluh, setelah dilantik lima tahun lalu ia meminta agar 5 kilang minyak dibangun...dan setelah dilantik untuk 5 tahun berikutnya tak satupun yang jadi.... mungkin itu alasan menterinya diganti...tapi apakah perlu lima tahun mengetahui kegagalan? Itulah negara.
Kita bicara teori saja bahwa negara sejak awal harus diterima kehadirannya dengan curiga ..Thomas Paine, filosof Amerika menyebut negara sebagai “necessary evil”, suatu kejahatan yang terpaksa kita perlukan. Karena kalau ia tidak ada bisa menjadi bencana besar.
Maka tetap saja, negara dianggap kejahatan (an evil). Maka, kita pun harus berhati2 dan teliti bahwa apa yang dianggap baik oleh negara bisa jadi adalah legalisasi kejahatan. Maka itu pula, negara harus terbuka. Dan negara harus diawasi agar tidak menyimpang dari cita2 semula.
Oleh karena itu, negara lebih memerlukan kritik daripada pujian. Itu juga sebabnya yang memimpin negara gak boleh orang baperan. Negara memerlukan negarawan yang dengan kebesaran jiwa mendengar segala kritik yang akan menjadi gizi bagi jalannya negara dan pemerintahan.
Harapan kita besar, bahwa negara akan makin masuk akal..agar kinerja makin dapat diukur dan rakyat merasakan. Itulah partisipasi kita yang diperlukan. Tetap ikut menjaga jalannya pemerintahan.
Agar negara tidak menjadi kejahatan maka tidak ada cara lain kecuali bahwa seluruh warga harus terus terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga pengawas seperti DPR, BPK dll harus diperkuat. Di luar itu, media, LSM, dan masyarakat sipil harus dilindungi.
Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan melakukan kritik dan pengawasan kepada jalannya pemerintahan. Sebab sekali lagi, negara lebih memerlukan kritik dan kecurigaan daripada pujian dan baik sangka. Semata2 untuk menjaga negara tidak menjadi kejahatan. Sekian.
(Twit @Fahrihamzah 18/12/2019)
