[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh Staf Khusus (Stafsus) Presiden yang baru dari kalangan milenial, Kamis (21/11/2019).
Ketujuh Stafsus itu adalah, Adamas Belva Syah Devara (Founder dan CEO Ruang Guru), Putri Tanjung (founder dan CEO Creativepreneur), Andi Taufan Garuda Putra (founder dan CEO Amartha).
Selanjutnya, Ayu Kartika Dewi (pendiri Gerakan Sabang Merauke), Gracia Billy Mambrasar (pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia), Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise), dan Aminuddin Maruf (mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia).
Hari ini, ramai di pemberitaan terkait penghasilan dari para Stafsus Jokowi itu.
Seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 144/2015, penghasilan Stafsus bisa mencapai Rp 51 juta setiap bulan. Di dalamnya sudah termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh).
Hari ini juga, ada pemberitaan di Kompas.com, seorang guru honerer di Kabupaten Ende, NTT menangis di hadapan dewan karena sudah 11 bulan tidak terima gaji.
Alhasil, dua pemberitaan itu viral di media sosial. Netizen membandingkan gaji Stafsus yang "di langit" dengan belum turunnya gaji guru honorer.
Netizen bernama Naylani Hasibuan mengatakan, tadinya merasa bangga kaum milenial dilibatkan dalam pemerintahan. Awalnya dia mengira paling gaji Stafsus 5 jutaan, tapi ternyata gajinya selangit Rp 51 juta per bulan.
"Dengan gaji selangit, tolong dilihat juga dong rakyat bawah yang bekerja tanpa pamrih bahkan gajinya belum dibayar selama 11 bulan jadi guru honorer," kata netizen Naylani Hasibuan, Jumat (22/11/2019).
Pemilik akun M. Margani (@MMargani5) menyindir Jokowi yang memberikan gaji gede kepada Stafsus, tapi kurang memberikan perhatian kepada guru honorer.
"Pak Dhe baik banget, banyak yang tiba-tiba ketiban durian runtuh. Maklum sekerang lagi musim panen bagi sebagian kelompok. Tapi yang pasti nasib guru honorer masih tetap "horor dan mencekam". Kapan ya para pahlawan pendidikan ini mendapatakn gaji yang layak?" sebut dia.
Netizen juga mengingatkan pemerintah, masih banyak rakyat hidup dalam garis kemiskinan, lalu dipaksa untuk kenaikan tarif dasar listrik dan iuran BPJS Kesehatan awal tahun depan.[RMOL]
