[PORTAL-ISLAM.ID] Komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dikritik. Kabinet dinilai tidak mewujudkan semangat penempatan the right man on the right place.
"Saya kira, Presiden tersandera karena ternyata semangat the right man on the right place tidak terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam diskusi media, di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2019.
Penempatan anggota kabinet baru, kata Enny, tidak seluruhnya mencerminkan upaya Presiden dalam memberikan ruang yang tepat dan proporsional bagi para pembantunya untuk bekerja sesuai kapasitas masing-masing. Bahkan, penempatan seorang menteri lebih menguat pada nuansa politis.
Enny menuturkan, terdapat beberapa anggota kabinet yang perlu dievaluasi kapasitasnya. Diantaranya adalah pertama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang sebelumnya tidak pernah terdengar dan terbaca track record-nya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemilihan Gusti Ayu lebih kental nuansa politis sebab dia merupakan istri mantan menteri era pertama Jokowi.
Kedua, penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kurang tepat, sebab sektor pendidikan merupakan roh dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, penunjukan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinilai kurang memaksimalkan potensi dan kapasitasnya.
"Menurut kami, akan sangat tepat jika Nadiem Makarim sebagai Menteri UKM sebab akan mendorong percepatan pertumbuhan start up di Indonesia dengan pendekatan teknologi. Sementara pemikiran kami, Wishnutama akan menjadi sangat efektif dan optimal berkarya jika ditunjukan menjadi Menkominfo. Jadi itu yang kami sebut, the right man on the right place," ungkap Enny.
Keempat, publik sebelumnya tidak pernah mendengar nama Agus Suparmanto dalam sektor perdagangan. Namun kini, nama itu tiba-tiba muncul. Kelima, penunjukan dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan juga masih menyisakan polemik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Bukankah seharusnya Presiden menengahi berbagai perbedaan yang ada, misalnya antara IDI dan dr. Terawan? Sehingga organisasi yang sudah establish seperti IDI tetap menjadi mitra pemerintah yang bertugas membangun bangsa," katanya.
Keenam, lanjut dia, sektor ekonomi yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan bangsa, sangat memerlukan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L). Diantaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggungjawab atas tercapai nilai investasi di Indonesia sesuai target. Karena itu, kapasitas, wawasan dan kecakapan diplomasi Kepala BKPM harus mumpuni pada tingkat global.
"Kepala BKPM, harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris sehingga bisa meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, Singkatnya, jangan sampai upaya keras Kepala BKPM sebelum-sebelumnya menjalin relasi dan kerjasama dengan dunia internasional buyar hanya karena Kepala BKPM yang baru tidak mampu berbahasa Inggris secara baik," papar Enny.
Sumber: RMOL
