[PORTAL-ISLAM.ID] Bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Joko Widodo akan mengakhiri ketegangan politik akibat persaingan Pilpres dan membentuk pemerintahan inklusif yang lebih efektif.
Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi Ahad 13 Oktober 2019.
"Persaingan politik disertai justifikasi ideologis yang sengit memang biasanya terjadi saat memperebutkan suara pemilih. Hal itu terlihat jelas saat Pileg maupun Pilpres antara pendukung Jokowi dan Prabowo," ungkap Ade.
Namun, persaingan itu bisa juga mereda menjadi politik saling akomodasi yang didorong oleh perburuan kekuasaan (power seeking) dalam formasi pemerintahan setelah Pileg atau Pilpres usai.
Faktor yang menghambat konsensus politik ditanggalkan, termasuk justifikasi ideologis yang sebelumnya dipropagandakan pada pemilih.
"Fenomena inilah yang sering disebut kartelisasi politik dan relevan menjelaskan perubahan pola relasi antara kubu yang sebelumnya bersaing," katanya.
Kartelisasi politik di satu sisi dapat mendorong munculnya konsensus politik sebagai fondasi stabilitas sosial politik. Namun, di sisi lain dapat menghasilkan oligarki politik dalam pemerintahan yang berpotensi sangat elitis dan senjang dari aspirasi rakyat.
"Oleh karena itu, rakyat harus tetap kritis terhadap perilaku elit dan kekuasaan sehingga kepentingannya dapat menjadi arus utama dalam agenda strategis pemerintahan berikutnya," pungkas Ade.
Sumber: RMOL
