[PORTAL-ISLAM.ID] Nampaknya anggota DPRD DKI dari PSI ini sudah buru-buru nyolot sebelum mempelajari detail anggarannya. Jiwanya buzzer, bukan seperti legislator.
"Lagi sisir anggaran. Ketemu anti virus. 2020 rencana beli sendiri: 12 milliar. 2019 sewa: 200 jutaan. Lebih baik mana? #BongkarAPBD2020," kicau aleg PSI William Aditya Sarana @willsarana di twitter.
Lagi sisir anggaran. Ketemu anti virus. 2020 rencana beli sendiri: 12 milliar. 2019 sewa: 200 jutaan. Lebih baik mana? #BongkarAPBD2020 pic.twitter.com/uaOiSEgScV— William Aditya Sarana (@willsarana) October 1, 2019
Sebagai wakil rakyat, seorang legislator sebaiknya tetap mengedepankan obyektifitas dalam mengkritik, walaupun mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Ingat, ini jaman keterbukaan informasi. Dimana kita - para pemilih - dapat dengan mudah menyaksikan mereka. Siapa yang cerdas, siapa yang bodoh. Siapa yang memang berkualitas, siapa yang sekedar caper.
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Taufiqurrahman, meluruskan pernyataan aleg PSI yang dinilainya bukan kritik tapi cenderung fitnah.
- Kader @psi_id di DPR DKI @willsarana kembali menyerang gub @aniesbaswedan lewat isu anggaran antivirus, tapi serangan kurang tepat, malah cenderung mengarah ke fitnah, sy akan coba sedikit jelaskan.
- Mengapa Serangan tidak akurat?
@willsarana membuat posting medsos ttg anggaran sebesar 12,9 M pada Penyediaan Lisensi Perangkat Lunak dan Antivirus di unit pengelola teknologi informasi Dinas Dukcapil setelah tahun sebelumnya hanya 200 juta. Benarkah? Akuratkah tuduhan tsb?
- Faktanya:
Anggaran 12,9 M itu ada pada Penyediaan Lisensi Perangkat Lunak dan Antivirus di Dinas Dukcapil. Tepatnya anggaran sebesar Rp.12,917 miliar.
Ada 3 sektor dalam mata anggaran tersebut:
a. Antivirus Symantec Endpoint senilai total 384 juta
b. Pembelian lisensi Microsoft Office Pro 2016 seharga 3,9 juta per lisensi. Ada 1000 komputer yang akan dipasangi program ini dengan nilai total Rp3,9 miliar
c. Pembelian lisensi Oracle Database Enterprise yg saat ini sdh digunakan tp msh dlm mode ujicoba. Sistem itu digunakan untuk sistem Akses Langsung Pelayanan Dokumen Cepat dan Akurat (Alpukat Betawi) senilai 797 juta per unit (core).
Saat ini server tersebut ada 16 core, tapi karena diskon cukup membayar 9 core. Dengan total 7,894 M
- Tidak ada 12.000 komputer di pemprov yang membutuhkan antivirus dengan nilai mencapai 12 M
sangat memalukan jika anggota dewan tidak bisa membaca anggaran dgn akurat dan langsung menyebarkan pernyataan publik yg salah tanpa berpikir/mencerna terlebih dahulu
- Apa yg bisa diharapkan dari anggota dewan yg lebih semangat menyerang Gubernur sehingga mengabaikan akurasi informasi dan malah menyesatkan media dan masyarakat?
- Saran saya sebaiknya @willsarana nanti pilih di komisi A ya, jadi bisa bahas detail ttg hal ini, karna dinas dukcapil dan kominfo mitra komisi A. Sehingga gak salah dalam penyampaian ke publik dan malu-maluin.
— TaufiqurrahmanDKI (@taufiqrus) October 5, 2019