HARUSNYA WAPRES YANG DITAMBAH
Ini hanya sekedar usul. Saya bukan ahli Tata Negara seperti Prof. YIM, bukan juga politikus, cuma anak bangsa yang kebetulan berparas tampan dan selalu gelisah dengan masa depan Indonesia.
Indonesia negara Kaya. Kaya dengan Sumber Daya Alam dan Kaya juga dengan Sumber Daya Manusianya. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau Negara kita lebih miskin dari Malaysia, Singapura, Australia, Eropa bahkan Amerika.
Dimana letak kesalahannya...?
Banyak hal mungkin. Tapi menurut saya yang paling utama adalah terlalu luasnya geografi wilayah Nusantara sedangkan yang memerintah sejak habis era Pak Harto cuma selevel Gubernur. Bahkan yang sekarang menurut saya levelnya cuma setingkat Camat. Ngga usah marah, itu kan pendapat saya. Kalau menurut anda levelnya sudah setingkat Sekjen PBB atau bahkan jadi dewa, itu urusan anda. Dan saya tidak marah. Sah-sah saja berbeda pendapat. Itulah Demokrasi.
Sepanjang yang saya amati. Negara-negara dengan sistem Demokrasi yang wilayahnya cukup luas dan bisa maju adalah Negara-negara yang memiliki "power sharing" antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah cukup seimbang. Sebut saja Amerika dan Malaysia. Negara China luas. Juga maju. Tapi mereka bukan Negara Demokrasi. Eropa juga maju, tapi rata-rata Negara-negara di Eropa cuma sebesar Provinsi Sumatera Utara.
Ok-lah, kita sudah sepakat dengan Sistem Negara Kesatuan. Kita pernah jadi Negara Federal, tapi itu ide dan hasil pecah-belah dari Penjajah Belanda. Karena itu mungkin kita jadi trauma (Di lain pihak KUHP kita selama puluhan tahun sampai sekarang justru warisan Penjajah Belanda).
Setelah Reformasi kita mencoba memberi kekuasaan lebih kepada daerah-daerah dengan otonomi dan membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tapi otonomi daerah hanya menciptakan Raja-raja kecil di Daerah (Bupati/Walikota). Dan tetap saja para Bupati/Walikota harus pintar melobi anggota DPR-RI dan menjilat Penguasa Pusat (Kementerian) untuk mencairkan dana Pusat ke Daerah. Hasilnya banyak yang sial dan berujung di Penjara KPK.
Sebaliknya Anggota-anggota DPD juga cuma jadi pelengkap konstitusi. Sampai sekarang saya tidak melihat mamfaat mereka.
Karena itu usul saya, daripada mengangkat begitu banyak Wakil Menteri (hanya bagi-bagi jabatan untuk balas jasa), lebih baik memperbanyak Wakil Presiden. Karena luasnya Wilayah Nusantara, menurut saya sudah layak kita memiliki 5 Wakil Presiden yang membawahi 5 Regional. Regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Masing-masing Wapres bisa lebih menjembatani dan meng-koordinaskan kepentingan setiap Wilayah ke Anggota DPR RI dan Kementerian. Bila perlu jabatan Gubernur kecuali di DKI dihapuskan saja.
Kelak para Wapres yang bisa memajukan Regionalnya bisa menjadi Calon Presiden yang teruji. Jadi rakyat tidak lagi membeli kucing dalam karung.
Bila perlu, untuk mencegah dendam tidak berujung akibat pemilihan Presiden, Capres yang kalah otomatis jadi Wapres saja.
Jadi Capres yang kalah pun bisa menunjukkan kemampuan dan mewujudkan janji-janji kampanyenya.
Gimana menurut Sahabat Halu dan Sobat Ambyar....?
(Azwar Siregar)
