DILEMA JOKOWI


DILEMA JOKOWI

Tanggal 14 Oktober adalah tenggat waktu yang diberikan kelompok mahasiswa yang tergabung dengan BEM Trisakti sebagai motornya. Diluar dugaan, kelompok mahasiswa ini datang ke istana dan menemui Moeldoko disana. Dihadapan Moeldoko mereka memberi ultimatum hingga tanggal 14 Oktober 2019 harus ada Perppu yang akan anulir revisi UU KPK yang sudah disahkan.

Kelompok mahasiswa saat ini memang sudah terpecah. Yang kita kenal hanya BEM SI, namun di luar BEM SI masih ada kelompok mahasiswa yang bergerak dengan kelompok sendiri dan mengatasnamakan gerakannya sebagai mahasiswa kritis Indonesia.

Selagi masih di jalannya, gak apa kita tunggu aksi mahasiswa sesungguhnya.

Saat ini, konflik internal justru dihadapi oleh kelompok Jokowi. Tuntutan mahasiswa dianggap ancaman atas keberadaan Jokowi, jika terus dibiarkan mahasiswa bersuara dan melakukan aksi, maka akan bahaya ke depannya.

Gak berhasil mengundang mahasiswa, Jokowi mengundang forum rektor. Ada pesan yang disampaikan agar memagar aksi mahasiswa.

Saya senang saat banyak larangan yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya ada ancaman juga pada siswa yang ikut aksi bersama mahasiswa. Ancaman dikeluarkan sempat mengemuka. Dan lanjutannya, adalah larangan pada mahasiswa. Ancaman DO sampai sanksi akademik akan mereka terima.

Apakah mahasiswa akan mundur? Sudah terlambat mengatakan mahasiswa akan takut atas ancaman.

Kematian mahasiswa di aksi kemarin adalah alasan mengapa mereka gak akan mundur atas ancaman. Keberingasan aparat, justru membuat mereka semakin geram. Jika esok aksi mahasiswa hanya didukung siswa SMA/STM, Bisa jadi aksi berikutnya ada gelombang rakyat yang mengikut di belakang.

Jokowi panik.

Kemenangan pemilu gak membuatnya enteng menghadapi periode ke-2. Revisi UU KPK adalah blunder kerja Jokowi, tanpa membaca tapi sudah meminta DPR meneruskan kerja. Setelah paripurna, lalu mulai ada aksi membatalkan revisi tsb.

Jokowi terdesak dan dilema, antara meloloskan UU KPK atau membatalkannya dengan Perppu. Membatalkan akan menghadapi lawan di parlemen, komposisi parleme saat ini dikuasai oleh partai yang mengusulkan revisi UU KPK.

PDIP dan Golkar adalah motornya. DPR dikuasai PDIP sebagai ketua, dan MPR dikuasai Golkar. Jika Perppu benar diadakan, PDIP sudah mengingatkan bahwa Jokowi jangan gegabah. Nasdem bersama Surya Paloh malah memberikan ancaman impeachment.

Ini aneh, terjadi perlawanan pada partai pendukung Jokowi dimana pelopornya adalah partai peraih suara terbanyak. Biasanya, partai koalisi akan memberikan dukungan penuh pada Jokowi. Tapi kali ini, partai pendukung sudah berani menentang.

Apa yang terjadi saat ini, gak sama dengan kondisi di 2014 saat Jokowi nyaman mendapatkan dukungan full dari partai. Perlawanan partai koalisi saat ini, justru dimulai oleh PDIP yang menolak keras adanya Perppu.

Saat nanti Jokowi bersikeras keluarkan Perppu, apa yang akan dilakukan PDIP?

Jika PDIP bisa menaikkan nama Jokowi, maka mereka juga akan bisa membenamkan nama Jokowi walaupun posisinya adalah presiden. Ingat kata Megawati, bahwa Jokowi hanyalah petugas partai.

Dilema Jokowi, meloloskaan Perppu berhadapan dengan ketua. Menolak keluarkan Perppu akan membuat situasi tambah gejolak. Dan yang dia lakukan, hanya diam dan tidak tau harus berbuat apa.

Sampai saat ini, hasil paripurna pengesahan revisi UU KPK masih teronggok di meja Jokowi menunggu tanda tangannya. Ketentuannya, jika Jokowi tanda tangan, maka revisi tsb akan menjadi UU saat sudah ditandatangani. Atau kalau Jokowi tidak tanda tangan, UU juga otomatis berlaku sejak 30 hari sesudah disahkan DPR.

Diamnya Jokowi, ini kontras. Saat dulu DPR meminta restu revisi UU KPK, dalam 3 hari Jokowi menyetujui. Saat DPR sudah parpipurnakan, justru Jokowi terkesan merenung. Ada pemikiran panjang atas panasnya situasi karena kebijakan yang dia ambil. Tidak mampu berpikir diawal, membuat dirinya menunggu masukan,

"Harus apa yang saya lakukan lagi".

Di internal mereka, kondisinya lebih panas dari kondisi kita yang masih meributkan ketua MPR antara Gerindra dan sikap PKS.

Jika kondisinya baik-baik saja, gampang sekali bagi Jokowi mengeluarkan Perppu. Di luar dirinya bisa tertawa dan terlihat santai, tapi didalam yang awalnya belah samping, bisa jadi jajaran genjang bentuknya.

Ambyarrr...

By Setiawan Budi [fb]

Baca juga :