[PORTAL-ISLAM.ID] Selama satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dinilai belum menunjukkan wujud legacy (produk unggulan) awal. Bahkan, kesempatan mengelola dua APBD yakni APBD 2018 dan 2019, tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi di Jawa Barat.
Demikian diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya saat ditemui, Kamis, 5 September 2019. Dikatakan dia, dalam 1 tahun kinerja pemerintahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum ini, lebih banyak polemik dan gembar-gembor program unggulan namun terbengkalai di kemudian hari.
Asep mencontohkan sejumlah program unggulan yang awalnya memukau namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, hingga penataan Pantai Pangandaran, menjadi contoh kegagalan eksekusi.
“Pangandaran yang katanya mau dibikin seperti Hawaii, baru pondasi. Kemudian Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi, di awal kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” ucap Asep.
Asep juga mengkritisi mengenai pengelolaan APBD Jawa Barat. Dikatakan dia, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini memiliki dua kali kesempatan APBD Jawa Barat, yakni APBD 2018 dan APBD 2019. “Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi. Wujud legacy awal tidak terlihat,” ungkap dia.
Dijelaskan Asep, meski pada pengelolaan APBD 2018 hanya memiliki porsi 30 persen untuk memasukkan visi dan misinya, namun pada APBD 2019 porsi kewenangan pemanfaatan anggaran itu sudah sepenuhnya dipegang Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. “Kalau APBD 2018 memang pembahasan anggarannya sudah berjalan pada era kepemimpinan Ahmad Heryawan. Akan tetapi kalau 2019 itu kan sepenuhnya (kewenangannya). Kalau jadinya Bandros (bus wisata), kemudian Kolecer (perpustakaan), itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan,” kata Asep.
Bahkan, kata dia, kondisi saat ini malah berbanding terbalik dengan banyaknya polemik yang muncul dari pernyataan Ridwan Kamil sendiri. Dia mencontohkan mengenai polemik wacana pemindahan pusat pemerintahan, isu pemekaran daerah, hingga komunikasi dengan DPRD yang berjarak. “Urusan komunikasi dan koordinasi seharusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah satu tahun, seolah ditutup dengan polemik,” ujar dia.
Menurut Asep, pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi gubernur, wakil gubernur, DPRD, dan seluruh pihak. Asep menekankan, Ridwan Kamil dan jajarannya boleh saja membanggakan pencapaian program dan berkilah dengan mepetnya eksekusi anggaran. “Tetapi Ridwan Kamil menutup satu tahun kinerjanya dengan polemik,” ungkap dia.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkilah bahwa satu tahun pemerintahannya pada September 2019 sedangkan proyek masih berjalan hingga Desember 2019. Ridwan mengatakan, jika menilai kinerja selama satu tahun melalui proyek strategis, hal itu dianggap kurang fair. “Jadi kalau menilai satu tahun saya melalui proyek strategis, agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang,” katanya.
Dia meminta agar fair penilaian kinerjanya dilihat setelah Desember karena program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi. “Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan pondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” tutur dia.
Dikatakan Ridwan, program seperti penataan alun-alun Majalengka, Cirebon, dan kawasan Pantai Pangandaran, saat ini sudah konstruksi. “Coba pertanyaan ini dimunculkan Januari 2020, saya bisa jawab dengan leluasa,” ujarnya. [Pikiran-Rakyat]
