[PORTAL-ISLAM.ID] Revisi UU KPK yang saat ini sedang hangat diperbincangkan membuat politisi PSI terpecah. Ada yang mendukung revisi, tapi ada yang menolak revisi.
Awalnya Sekjen PSI @AntoniRaja menyatakan setuju dengan revisi UU KPK.
"Secara substansi saya setuju revisi terbatas untuk membuat KPK lebih profesional dan transparan. Misalkan SP3. KPK bkn malaikat yang gak bisa salah. Bila ada fakta hukum yg lebih kuat ditemukan tentu SP3 wajar. Soal dewan pengawas juga misalkan," kata Sekjen PSI @AntoniRaja di twitter menjawab pertanyaan rekannya.
NAMUN... hal berbeda disampaikan pengurus PSI Tsamara Amany.
"Kami menolak revisi UU KPK. Kita tahu bahwa upaya revisi ini adalah pintu untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia," kicau Tsamara Amany di twitter.
Sikap mencla-mencle PSI ini jadi tertawaan netizen.
"Kurang koordinasi ni mbak.. gi rapat dulu yg bener yg mane... nolak atau setengah nolak atau gak jd nolak... haduh... pucing.....," komen @HaniLubis131.
Thanks bro. Secara substansi saya setuju revisi terbatas untuk membuat KPK lebih profesional dan transparan. Misalkan SP3. KPK bkn malaikat yang gak bisa salah. Bila ada fakta hukum yg lebih kuat ditemukan tentu SP3 wajar. Soal dewan pengawas juga misalkan.— RJA (@AntoniRaja) September 7, 2019
Kami menolak revisi UU KPK. Kita tahu bahwa upaya revisi ini adalah pintu untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.https://t.co/bPI7BdDmee— Tsamara Amany Alatas (@TsamaraDKI) September 8, 2019
