[PORTAL-ISLAM.ID] Suasana memanas di Papua, disebut-sebut oleh beberapa pendukung Jokowi, disebabkan oleh keberadaan pendukung khilafah anti Pancasila. Tudingan itu akhirnya bukan sekadar isapan jempol belaka, namun lebih jauh lagi, berhasil dibuktikan oleh Pemerintah dan pihak kepolisian yang memiliki bukti rekam jejak Benny Wenda sebagai provokator yang memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ini dinilai turut menyebar berita hoaks dan mendiskreditkan pemerintah Indonesia di luar negeri.
Benny Wenda menyebarkan konten di luar negeri terkait Papua dalam bentuk narasi, foto, maupun video. Media sosial, menjadi senjata utamanya untuk menyebarkan konten hoaks kondisi papua ke penjuru dunia. Ia bahkan menyebut apa yang terjadi di Papua sebagai genosida, hal ini tercantum dalam informasi yang ada di laman organisasinya.
“Sudah kita pantau jejak digitalnya dari hasil pembicaraan, kemudian konten-konten yang disebar oleh yang bersangkutan kepada kelompoknya. Media sosial menjadi sarana menyebar berita hoaks ke kenalannya di Eropa, Asia Pasifik hingga ke Afrika,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.
Benny sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Ia saat ini menjadi warga negara Inggris.
“Status WNI-nya sudah hilang karena sesuai aturan, karena sudah menetap lebih dari 5 tahun di daerah lain tanpa melaporkan diri dan sudah mendapat permanent residence dari Pemerintah Inggris,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 5 September 2019.
Diceritakan Wiranto, pada tahun 2011, Polri meminta Interpol mengeluarkan red notice terkait Benny Wenda. Namun sayangnya pada 2012 atau setahun setelah keluar, red notice itu dicabut. “Pertimbangannya politis,” tambah Wiranto.
Posisi Indonesia yang cenderung lemah di luar negeri membuat Benny Wenda leluasa melakukan aksi-aksinya. Berikut beberapa aksi pentolan ULMWP ini :
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Benny Wenda adalah ketua ULMWP. Merujuk pada laman resminya organisasi ini beralamat di ULMWP International Secretariat, Winston Churchill Street, 1571 Port Vila, Republic of Vanuatu, email: secretariat@ulmwp.org, phone: +678 774 808.
Namun Benny Wenda sendiri menjadi warga negara Inggris dan warga kehormatan Oxford.
“Sekarang permanent residence di Inggris dan menjadi warga kehormatan Kota Oxford, bukan warga kehormatan Inggris,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis 5 September 2019.
Menyebar hoaks
Setali tiga uang dengan Veronica Koman, separatis OPM, Benny Wenda juga turut menyebar berita dan kabar hoaks situasi Papua ke dunia.
Berdasarkan jejak digital yang dimiliki oleh Mabes Polri, Benny Wenda aktif menyebar hoaks tentang Indonesia ke dunia internasional melalui media sosial.
Dalam pantauan di medsos resmi Benny Wenda @BennyWenda, yang bersangkutan memang aktif di sosial media.
Gerakan Politik Papua Merdeka
Setelah diterima status pengungsi suaka politik di Inggris, Benny melakukan kampanye keliling untuk hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat dengan meluncurkan kegiatan Free West Papua Campaign (FWPC) di Inggris. Benny Wenda sebagai ketua dan Richard Samuelson sebagai wakilnya.
FWPC menjadi basis utama perjuangan dan kampanye Benny di Inggris. Melalui FWPC, Benny dan Richard menyebar berita tentang kejahatan dan genosida di Papua Barat. Sasaran mereka adalah lembaga, sekolah, universitas, partai politik dan diaspora lainnya seperti diaspora dari Afrika.
FWPC kemudian melahirkan All Party Parliamentary Group for West Papua di Parlemen Inggris (House of Commons dan House of Lords). Lembaga ini diketuai oleh Andrew Smith MP, anggota parlemen senior dari partai Buruh.
Dari gerakan ini Benny Wenda kemudian mendirikan International Parlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP).
IPWP dijadikan wadah bagi Benny Wenda untuk mengumpulkan anggota parlemen dari berbagai negara yang berhasil dipengaruhinya untuk mengangkat masalah Papua Barat secara bersama di level internasional.
Benny Wenda juga sempat beberapa kali meminta Australia bersikap atas Papua Barat, khususnya kepada PM Australia Scott Morrison. Namun hal itu tidak digubris.
KBRI menilai Benny Wenda tidak selayaknya menerima penghargaan Oxford Freedom of the City, karenanya patut dipertanyakan. Hal ini direspon oleh Kementerian Luar Negeri Inggris yang pada saat itu menyatakan keputusan Dewan Kota Oxford sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggis.
Inggris menegaskan mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia dan tidak mendukung kemerdekaan Papua.
Sumber: IndonesiaInside
