[PORTAL-ISLAM.ID] Jokowi kembali menegaskan hak istimewa atau prerogatifnya soal pemilihan menteri pada awal pekan ini, Senin (2/9), di tengah perkara Papua yang memanas dan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sang Presiden seakan menggeram: ia tak menerima intervensi dan tak mau didikte sekalipun oleh orang-orang dekatnya, termasuk oleh partai-partai koalisinya yang punya ragam keinginan dan kepentingan di pusaran kekuasaan.
Menjelang pengumuman anggota kabinet yang diperkirakan berlangsung akhir September atau akhir Oktober usai pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2009-2014, nama-nama tokoh yang dianggap layak menjadi menteri kian gencar beredar di sekitar Jokowi. Masing-masing anggota parpol koalisi pun beberapa kali “mengingatkan” Jokowi, baik secara halus maupun blak-blakan, soal jatah kursi buat mereka di kabinet.
Sampai-sampai akhirnya Jokowi, kala membuka Konferensi Hukum Tata Negara di Istana Merdeka dua hari lalu, menyatakan “Jangan ada yang ikut campur.”
Kali ini, menjelang pemerintahan periode keduanya, Jokowi memang tampak lebih “bermain solo”. Ia memainkan politik tarik ulur dengan cukup lihai dalam mengelola berbagai kepentingan stakeholder di sekelilingnya—seperti yang memang selama ini ia lakukan.
Kepada partainya sendiri saja, Jokowi tak serta-merta mengiyakan seluruh permintaan PDIP. Ia kadang bahkan terlibat “sahut-menyahut” terbuka dengan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Misalnya seperti yang terlihat pada Kongres V PDIP di Bali awal Agustus.
Megawati, saat berpidato di Kongres PDIP, sembari berseloroh—meski bisa jadi serius—meminta jatah menteri terbanyak kepada Jokowi. “Jangan nanti (Pak Jokowi bilang), ‘Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak menang dan sudah ada (banyak anggotanya) di DPR, saya kasih cuma empat (kursi menteri), ya.’ Emoh,” kata Megawati.
Mendengar kelakar serius Megawati itu, Jokowi langsung menanggapi dalam pidatonya di Kongres, persis setelah Megawati. Jokowi menjamin PDIP bakal mendapat kursi menteri terbanyak di kabinet. Namun, ia tak menjamin akan memberikan kursi lebih dari empat kepada partai yang membesarkannya itu.
“Tadi Ibu Mega bilang ‘Ya jangan empat doang.’ Tapi kalau (partai) yang lain dapat dua, kan PDIP empat. Kalau yang lain tiga, (apakah) PDIP dapat enam? Belum tentu juga,” ujar Jokowi enteng disambut tawa hadirin.
Meski jawaban itu dilontarkan ringan oleh Jokowi, nyatanya hal tersebut menuai reaksi di internal PDIP. Jokowi seolah bocah badung yang tak mematuhi ketua umumnya.
Walau begitu, banyak pula kader PDIP yang mafhum dengan perilaku Jokowi. Menurut Bambang Wuryanto, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Jokowi menyelipkan pesan implisit dengan tak langsung mengiyakan permintaan Megawati. Ia hendak menarik batas tegas antara perannya sebagai presiden dan kader partai.
“Beliau ingin menunjukkan bahwa dia adalah presiden, sehingga soal menteri ialah prerogatifnya,” ujar Bambang Wuryanto yang lebih akrab disapa Bambang Pacul itu ketika berbincang dengan kumparan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Megawati bukan satu-satunya ketua umum yang bicara jatah kursi menteri. Sebelum itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah beberapa kali menyinggung soal serupa. Cak Imin—panggilan Muhaimin—bahkan sampai mengusulkan 10 nama calon menteri ke Jokowi. Ia juga mengutarakan keinginan partainya untuk mempertahankan kursi Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
Golkar juga demikian. Partai peraih kursi terbanyak kedua di DPR itu sudah menyiapkan berbagai kader untuk duduk di kursi menteri, mulai sang ketua umum Airlangga Hartarto sampai Agus Gumiwang Kartasasmita yang putra Ginandjar Kartasasmita, menteri era Soeharto. Airlangga dan Agus saat ini sama-sama telah duduk di kabinet Jokowi.
Partai beringin punya target spesifik di kabinet. Menurut Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono, Golkar paling siap diberi tanggung jawab di sektor ekonomi.
Jokowi, menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, punya cara sendiri untuk menerima atau menolak usulan partai, termasuk soal kursi menteri. Walau cukup akomodatif, Jokowi dinilai bisa berubah keras ketika mendapat masukan yang ia rasa merugikan.
Perangai akomodatif namun kalkulatif itu misalnya terlihat dalam soal Jaksa Agung. Sudah jadi rahasia umum di kalangan elite politik bahwa M. Prasetyo—kader NasDem yang secara tertulis sudah mundur dari partainya—yang menduduki kursi Jaksa Agung mendapat penolakan luas dari hampir seluruh partai koalisi Jokowi. Namun, Jokowi nyatanya mempertahankan Prasetyo di sepanjang periode pertamanya ini.
Pun demikian, Jokowi bukannya mengabaikan aspirasi mayoritas parpol pengusungnya. Sang Presiden, menurut sejumlah sumber di koalisi Jokowi-Ma’ruf, tak akan lagi memasang Prasetyo di posisi Jaksa Agung pada pemerintahan periode keduanya. Jokowi, ujar sumber-sumber itu, sudah bicara empat mata dengan Ketua NasDem Surya Paloh untuk menyampaikan bahwa Jaksa Agung tak bakal ditempati oleh kader NasDem selama lima tahun ke depan.
Seperti pada pemilihan menteri di periode pertamanya, Jokowi kini pun memiliki tim khusus untuk melacak dan menyusun rekam jejak serta kompetensi deretan kandidat menteri. Tim itu memberi masukan soal nama-nama calon yang diajukan oleh partai.
Profiling lantas dilakukan untuk memastikan apakah calon tersebut memenuhi kriteria Jokowi, tak sekadar memenuhi kehendak parpol.
Tim klandestin untuk menyeleksi menteri itu pernah disampaikan Jokowi dalam wawancara khusus dengan kumparan pada 29 Mei. “Ada tim yang menggodok (nama menteri),” ujar Jokowi ketika itu tanpa merinci siap saja anggota tim yang ia maksud.
Makin dekat dengan waktu pengumuman kabinet, ujar sejumlah sumber di kalangan pemerintahan, Jokowi makin tak bisa ditebak apalagi didesak. Tak sedikit orang-orang di lingkarannya yang kini memilih kalem. Sebab, Jokowi punya kebiasaan tak bakal menjatuhkan pilihan pada calon menteri yang santer didorong atau menyodorkan diri.
Jokowi pun tak segan menentang keinginan partai pengusungnya. Ini contohnya terjadi saat ia membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri pada 2015 setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Padahal, ketika itu BG didorong kuat untuk dipertahankan oleh PDIP. DPR pun tetap menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri, meski masyarakat mendesak untuk membatalkannya. Akhirnya, Jokowi memilih membatalkan pelantikan BG dan mengajukan Badrodin Haiti sebagai Kapolri untuk menggantikan pencalonan BG.
Keputusan itu sempat membuat hubungan Jokowi dan PDIP menegang selama beberapa bulan. Namun toh, setahun kemudian, Jokowi memberi BG posisi strategis sebagai sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.
Politik tarik ulur semacam itu juga terlihat kala Jokowi membatalkan Mahfud MD sebagai cawapres. Padahal, Mahfud sudah mendapat informasi dari Istana bakal jadi cawapres, dan ia telah menyiapkan kemeja serta pidato untuk hari H.
Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, Jokowi membatalkan nama Mahfud dan memilih Ma’ruf Amin di saat-saat terakhir bukan untuk menuruti keinginan partai koalisi, melainkan karena punya kalkulasi sendiri. Ia tak mau PKB dan Golkar merasa terpinggirkan soal cawapres, sebab berpotensi membuat kedua partai itu membentuk poros ketiga dan menggerus perolehan suara Jokowi di Pilpres.
“Ada irama politik yang Pak Jokowi ciptakan sehingga hubungannya dengan partai pengusung relatif terjaga. Beliau bikin win-win solution—bagian ini diakomodir, bagian ini tidak diakomodir. Semacam akomodatif otonom,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Ia menyatakan, Jokowi memainkan seni politik tersendiri untuk memutuskan kapan harus menolak atau menerima suatu usulan dari lingkaran tebal stakeholder di sekelilingnya.
Alhasil, menurut orang-orang di lingkaran Jokowi, bekerja di bawah sang Presiden harus selalu siap dengan apa-apa yang serba tak terduga dan mendadak. Tak cuma soal keputusan politik, tapi agenda kegiatan, kunjungan kerja, sampai jadwal rapat kabinet.
Sejumlah sumber menyebut, jadwal rapat kabinet biasanya muncul sehari atau dua hari menjelang pelaksanaan, sehingga para menteri kebingungan dalam mempersiapkan materi rapat karena waktu yang terlampau sempit.
Nuansa mendadak itu juga terasa pada enam kali perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi selama periode 2014-2019. Untuk menjaga kerahasiaan reshuffle kabinet, undangan pelantikan menteri biasanya baru dikirim malam jelang hari H. Tak jarang, menteri pengganti baru diberi tahu oleh Istana hanya beberapa jam menjelang pelantikannya sebagai menteri.
Pejabat Istana yang biasa menghubungi para menteri baru beberapa jam menjelang mereka dilantik adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mantan Rektor UGM itu, menurut berbagai sumber, ialah orang kepercayaan Jokowi. Ia kerap diberi tugas penting, mulai soal pengambilan keputusan fundamental, pengawasan program prioritas, hingga lobi politik.
Selain Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga kerap diberi berbagai tugas oleh Jokowi. Itu sebabnya Luhut dan Pratikno acap mendapat julukan menteri segala urusan.
“Kalau Pak Pratik itu memang kedekatan personalnya tinggi (dengan Jokowi). Banyak sekali yang di-sharing (Jokowi ke dia). Amat dipercaya untuk tukar pikiran. Kalau Pak Luhut ini Pak Presiden rely on himkarena dia kalau diserahi tanggung jawab selalu done,” ujar Arsul Sani.
Luhut sendiri mengatakan, ia dimintai masukan oleh Jokowi sesuai bidang tugasnya saja.
Jokowi, menurut sumber-sumber di sekitarnya, memang suka mengorek informasi dari sana sini. Selain meminta masukan dari menteri terkait, ia juga meminta laporan dari pihak-pihak lain, termasuk tim underground yang ia bentuk untuk memantau program-program tertentu.
“(Informasi untuk Jokowi datang dari) satu, Kantor Staf Presiden; dua,BIN; tiga, bidang ekonomi di bawah (Menko Perekonomian) Pak Darmin; lalu dari (dari pihak) informal—langsung ke Presiden atau Pak Pratikno,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sampai saat ini, orang-orang di lingkaran Jokowi menilai gaya memerintah sang Presiden yang tak terprediksi tidaklah berkurang, bahkan mengental seiring kepastiannya menggenggam kembali kuasa di periode kedua. Ia kini lebih percaya diri dan makin berani mengambil langkah yang terkesan soliter serta tak populis.
Kendati demikian, peneliti CSIS Arya Fernandes berpandangan Jokowi tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh partai-partai pendukungnya.
“Ia bukan ketua umum partai yang bisa mempengaruhi kebijakan di DPR, sehingga ia harus berkolaborasi dengan partai. Koalisi gemuk juga membuat dia harus melakukan politik akomodasi untuk menjaga loyalitas partai,” kata Arya.
Dengan kata lain: Jokowi dituntut makin lihai untuk menerapkan politik tarik ulurnya di periode kedua pemerintahannya.
Sumber: Kumparan
