[PORTAL-ISLAM.ID] Prof. Dr. Didik J. Rachbini di akun fbnya menyoroti keputusan pemerintah untuk pindah Ibu kota yang dinilainya sebagai tata cara pengelolaan negara yang serampangan.
"Ini studi pemerintah (Bappenas) untuk pindah ibu kota hanya meminta opini publik kepada amat sangat sedikit atau segelintir 9 orang saja. Lalu mengambil kesimpulan dan lapor presiden layak.
Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, tetapi lebih melihat cara-cara pengelolaan negara. Ini sangat lucu bin naif, mengambil keputusan besar dan bahkan sangat besar dengan dampak yang sangat besar dengan cara gampangan atau bahkan maaf ... serampangan. Lalu mengatakan pemindahan ibu kota oke. Aneh...
Suara publik harus didengar. Masalah ibu kota dan pemindahan ibu kota ada di undang-undang sehingga harus melibatkan publik, rakyat dan wakil rakyat serta sosialisasi secara luas. Tidak bisa begitu ada kemauan lalu main perintah dan semena memutuskan semaunya."
Demikian disampaikan mantan anggota Penasehat Presiden SBY bidang Ekonomi.
Prof. Dr. Didik J. Rachbini melampirkan kajian pindah Ibu Kota yang disampaikan ke Bappenas.
Ini studi pemerintah (Bappenas) untuk pindah ibu kota hanya meminta opini publik kepada amat sangat sedikit atau...
Dikirim oleh Didik J. Rachbini pada Jumat, 23 Agustus 2019
