[PORTAL-ISLAM.ID] Memang agak aneh, Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR dalam sidang tahunan 16 Agustus lalu, minta izin ke semua anggota DPR, termasuk rakyat Indonesia, akan memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Kabarnya sudah ditunjuk Kalimantan Timur, tapi ngambang lagi. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, menarik lagi ucapannya.
Anehnya, karena minta izin itu. Entah apa-apa saja? Istilah Fahri Hamzah, tak ada sedikit pun pikiran bernegara. Minta izin cuma dengan ngomong doang saat pidato? Ya ampun. Ini apa? Kalau iya beneran serius mau pindah Ibu Kota, siapkanlah segala sesuatunya. Buat langkah-langkah serius ke arah sana. Ini seperti kata Fadli Zon, belum ada satu dokumen resmi pun yang diterima anggota dewan soal pindah Ibukota ini. Tiba-tiba saja, sudah minta izin dan sepertinya hendak dieksekusi besok.
Makanya, budayawan sekelas Ridwan Saidi saat di ILC tvOne (20/8/2019), menyindir atau mungkin kesal, kalau hendak pindah, ya buruan saja. Kalau bisa, setelah beduk subuh nanti, Ibukota sudah pindak ke Kalimantan. Banyak juga sependapat dengan budayawan Ridwan Saidi. Bukan karena suka atau mendukung, tapi karena sudah kesal dan capek juga mikirnya. Buat apa mikir urusan yang ketidak-tidak saja? Tapi, sepertinya dari pihak presiden sendiri, sangat serius sekali.
Sangat seriusnya itu, ya seperti ketok palu kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, di atas. Sudah putus katanya, besok dikoreksi lagi, belum. Masih ada beberapa kajian lagi yang sedang ditunggu. Nanti, bukan dia yang mengumumkan, tapi langsung presiden yang mengumumkan dalam waktu dekat.
Agaknya, oleh Presiden Jokowi, pindah Ibukota ini akan dijadikan semacam "legacy" (peninggalan) yang tak bisa lagi dikatakan tidak. Bahkan, sekelas menteri pun tak bisa langsung mengumumkan. Biarlah, itu menjadi kerjanya presiden langsung. 'Kan beliau yang minta izin langsung, bahkan kepada rakyat Indonesia?
Soal pemerintah sendiri yang melarang pemekaran kota/kabupaten dan provinsi baru karena tak ada uang, itu bukan persoalan. Uang untuk itu yang tak ada, tapi untuk Ibukota Republik harus ada. Uang bisa datang dari mana saja. Soal ekonomi yang lagi susah, itu juga bukan persoalan. Kata siapa kita susah? Itu keliru. Jangan kufur nikmat pertumbuhan ekonomi mentok 5 persen, harus dan wajib bersyukur, kata Jokowi kemarin.
Masalah lain lagi menumpuk, itu juga tak benar. Kita sedang baik-baik saja. Begitu sepertinya.
Tunggakan BPJS, BUMN yang pada sekarat, merugi, utang menumpuk, impor gila-gilaan. Itu juga lupakan saja. Tutup mata saja.
Sepertinya, dengan pindahnya Ibukota Republik, semua masalah bisa teratasi.
(By Erizal)
[Babe Ridwan Saidi: Pindah Aja Buruan, Kalau Bisa Beduk Subuh Udah Pindah]
