[PORTAL-ISLAM.ID] Prof. Dr. Emil Salim adalah seorang ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan menduduki beberapa kali jabatan menteri. Emil juga merupakan salah seorang di antara sedikit tokoh Indonesia yang berperan internasional. Ia adalah tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF), suatu lembaga konservasi mandiri terbesar dan sangat berpengalaman di dunia.
Prof. Emil Salim merupakan salah seorang putra bangsa yang paling lama mengabdi dengan menjadi menteri dan beberapa jabatan lainnya.
- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014
- Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973)
- Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978)
- Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983)
- Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan V 1983-1993).
Ia adalah putra dari Baay Salim dan Siti Syahzinan dari Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Ia merupakan keponakan dari seorang Pahlawan Nasional Indonesia, Haji Agus Salim.
Bio data singkat ini penting dikemukakan terlebih dahulu, agar kita tau pendapat kenegaraan dari seorang Prof. Emil Salim sangat diperlukan dan penting. Bukan omongan ecek-ecek.
Pemindahan Ibu Kota
Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan yang akan dilakukan Pemerintahan Jokowi, Prof. Emil Salim mengkritisinya.
Presiden Joko Widodo secara resmi telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Berikut tanggapan Prof. Emil Salim yang dikutip redaksi portal-islam.id dari akun twitternya.
"Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibukota Negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dgn biaya Rp.466 trilliun? Bagaimana nasib gedung2 DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia dll?" ujar Prof. Emil Salim, Sabtu (17/8/2019).
"Bila urusan bisnis-keuangan tetap di Jakarta dan dipisahkan dari urusan Pemerintah yg pindah ke Kalimantan, bukankah biaya bangun bisnis di Indonesia semakin mahal ketika perlu wara-wiri mengurus izin2 Depdagri, Dephub, Dephukum di Kalimantan?" lanjutnya.
Prof. Emil Salim menyampaikan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah roh negara ini.
"Apakah makna Jakarta sebagai ibu-kota NKRI? Jakarta = tempat lahirnya (1) Sumpah Pemuda; (2) dasar Negara Pancasila; 3) proklamasi kemerdekaan RI; (4) istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Jakarta = ibu-kota & roh Indonesia Merdeka !" tegasnya.
AYO MIKIR !!
URUS NEGARA JANGAN MAIN-MAIN !!
Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibukota Negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dgn biaya Rp.466 trilliun ? Bagaimana nasib gedung2 DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia dll. ?— Emil Salim (@emilsalim2010) August 17, 2019
Bila urusan bisnis-keuangan tetap di Jakarta dan dipisahkan dari urusan Pemerintah yg pindah ke Kalimantan, bukankah biaya bangun bisnis di Indonesia semakin mahal ketika perlu wara-wiri mengurus izin2 Depdagri, Dephub, Dephukum di Kalimantan?— Emil Salim (@emilsalim2010) August 17, 2019
Apakah makna Jakarta sebagai ibu-kota NKRI? Jakarta = tempat lahirnya (1) Sumpah Pemuda; (2) dasar Negara Pancasila; 3) proklamasi kemerdekaan RI; (4) istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Jakarta = ibu-kota & roh Indonesia Merdeka !— Emil Salim (@emilsalim2010) August 10, 2019
