[PORTAL-ISLAM.ID] Rencana Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan harus tetap mendengarkan pendapat masyarakat melalui referendum.
Begitu yang disampaikan Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara Forum Group Discussions (FGD) yang diselenggarakan Instruktur Nasional Partai PAN yang bertajuk "Selamatkan Indonesia Dari Kebangkrutan" Di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2019.
"Ini adalah pemikiran yang sangat strategis yang mestinya menjadi tugas dan hak setiap warga negara untuk membahas dan menyampaikan pandangan," kata Sandi, Kamis 22 Agustus 2019.
Sandi pun berharap rencana memindahkan ibukota harus diperkuat oleh referendum atau jajak pendapat untuk mendengar pendapat masyarakat. Sehingga diketahuai apakah masyarakat Indonesia setuju atau tidak dengan rencana Jokowi memindahkan ibukota.
"Malah kalau saya melihatnya, lantaran ini sangat strategis mestinya referendum. Karena itu harus disampaikan ke seluruh rakyat Indonesia apakah kita setuju. Sehingga kita menjadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," tegasnya.
Masyarakat memang harus dilibatkan, kata Sandi. Karena masyarakatlah yang akan merasakan dampak secara langsung, terutama dalam bidang ekonomi.
Namun demikian, untuk saat ini, Sandi menyebut pemindahan ibukota bukanlah sebuah prioritas. Lantaran masih banyaknya permasalahan yang belum diselesaikan pemerintahan Jokowi.
"Dan saya ingin menegaskan bahwa ini (memindahkan ibukota) tidak prioritas. Jangan terlalu banyak diperbicarakan, karena masih banyak masalah yang sangat esensial (untuk diselesaikan)," tegasnya.
Sumber: RMOL
