[PORTAL-ISLAM.ID] Di tengah momen peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74, bagaimana kondisi ekonomi negeri ini?
"Hampir semua indikator ekonomi kita lagi tidak baik. Neraca perdagangan, kurs, nilai investasi asing, tidak ada yang menggembirakan," tulis Dahlan Iskan di blog pribadinya, Sabtu (17/8/2019).
ITULAH POKOK MASALAH YANG DIHADAPI NEGARA...
Sudah diberi kesempatan memerintah 5 tahun, tapi ekonomi mentok.
Karena tak bisa atasi permasalahan ekonomi, akhirnya jualannya soal intoleransi, radikal radikul...
Biar pada lupa dengan pokok masalah bahwa tugas pemerintahan adalah "memajukan kesejahteraan umum", seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
***
PROKLAMASI
Oleh: Dahlan Iskan
Cepat-cepatlah ke tempat upacara. Dan cepat-cepatlah kembali bekerja.
Biar pun hari ini libur --hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saya tidak lupa: yang ke-74 warsa.
Hampir semua indikator ekonomi kita lagi tidak baik. Awalnya, dengan pilpres diharap berakhirlah ketidakpastian. Apalagi sudah terjadi rekonsiliasi radikal.
Neraca perdagangan, kurs, nilai investasi asing, tidak ada yang menggembirakan. Hanya inflasi yang terkendali --alhamdulillah.
Sudah begitu banyak masukan dari para ahli. Mulai dari yang 'gila' sampai yang biasa-biasa saja. Agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di 5 persen. Bahkan terancam bisa turun lagi sampai 4,5 persen.
Kalau saya realistis saja. Ekspansi tidak mungkin. Kecuali dengan menambah utang. Dan kita tidak mau.
Minta agar BUMN ekspansif juga sudah sulit. Utang BUMN sudah amat mengkhawatirkan. Sudah sulit. Dengan senjata revaluasi aset sekalipun --untuk menambah ruang utang utang baru.
Dalam kasus PLN, melakukan revaluasi aset justru menjadi bencana: likuiditas PLN menjadi sangat ketat. Sampai harus melakukan pengetatan arus kas --yang berbuntut mati lampu itu.
Ekonom seperti Rizal Ramli pun menyebut revaluasi aset BUMN sebagai senjata. Saya pun setuju. Dengan syarat: pajak yang timbul akibat revaluasi harus ditunda. Toh ini sama-sama negara: kantong kiri kantong kanan.
Menteri keuangan pasti tidak setuju. Sudah tugasnya untuk banyak tidak setuju.
Tapi di atas menkeu kan masih ada presiden. Yang bisa memutuskan apa saja. Termasuk penundaan pajak BUMN.
Jangan sampai seperti PLN. Pajak revaluasinya dibayar lunas. Sekitar 15 triliun. Sedang revaluasi itu tidak menghasilkan pendapatan. Hanya menghasilkan utang. Yang juga harus dibayar bunganya. Kas PLN pun terkuras.
Seandainya ada di dalam negeri saya akan undang teman-teman pengusaha. Khususnya yang bergerak di ekspor. Cobalah kita diskusikan dengan santai. Ekspor apa saja yang kita masih bisa lakukan. Kita buat daftarnya. Sepanjang-panjangnya.
Daftar itu kita susun kembali. Diubah urutannya. Disesuaikan dengan skala prioritasnya.
Pengusahalah yang tahu semua itu. Bukan birokrat.
Tugas birokrat menyesuaikan aturannya. Agar target ekspor terpenuhi.
Seminggu penuh pembahasan itu dilakukan. Siang malam. Pastilah lahir daftar panjang tersebut.
Dari situlah angka ekspor bisa disusun. Bisa tahu mencapai berapa. Kalau kurang, didiskusikan lagi. Sampai ketemu angka yang ideal. Itu untuk kemajuan ekonomi negara.
Kalau perlu, ekspor menjadi 'perang baratayudha' zaman ini. Agar upacara 17 Agustus tahun depan bisa lebih meriah. Ingat, HUT Kemerdekaan tahun depan adalah yang ke-75. Angka misteri.
Kalau tidak, justru tahun depan kita merayakannya dalam keadaan resesi.[]
*Sumber: https://www.disway.id/r/552/proklamasi
