[PORTAL-ISLAM.ID] Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak setuju wacana rekonsiliasi politik antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bersyarat jaminan pemulangan Rizieq Shihab alias Habib Rizieq, imam besar Front Pembela Islam, dari Arab Saudi ke Tanah Air.
Menurut Mahfud, persoalan hukum jangan dicampur-aduk dengan politik, atau sebaliknya. Upaya rekonsiliasi politik tidak boleh dikait-kaitkan dengan perkara hukum, karena itu urusan yang sama sekali berbeda.
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada Rabu malam, 11 Juli 2019, Mahfud mengingatkan bahwa rekonsiliasi merupakan konsep politik untuk berbagi tugas secara proporsional, sementara penegakan hukum tidak berurusan dengan politik.
"Menurut saya, HRS (Rizieq Shihab) boleh pulang, harus dipulangkan, tetapi kalau ada masalah hukum, tetap harus dipertanggungjawabkan," katanya, seperti dilansir VIVA.
Protes Mahfud ini pun lantas ramai dikoemntari warganet.
"Memang gak perlu rekonsiliasi, kok kubu 01 terus yg bujuk2 rekonsiliasi.m? Urus saja pemerintahan kalian 5 tahun ke depan," cuit @zafisy.
"Jas udah di buat malah gagal sue..," cuit @ahsanmbrebes.
"Pak Mahfud gak setuju sbg apa? Anggota koalisi bukan anggota oposisi jg bukan? Jd sebagai apa?" cuit @yusufabualif.
"Yg mau itu siapa proooof Prabowo tara mau," cuit @Ngadi94615163.
"Syaratnya balikin baju om mapud yang tertinggal di istana aja," cuit @detektive88.
"Emangnye @mohmahfudmd presidennya ya?" cuit @Acengnasir.
