[PORTAL-ISLAM.ID] SMK mau dibubarkan? wiih sadis. Justru awal adanya SMK semangat awalnya Link and Match ala Prof Wardiman menjadi katalis pengangguran.
Meningkatnya pengangguran di salah satu kota, karena lemahnya daya serap tenaga kerja bukan salah Sekolahnya. Tapi keberpihakkan pengambil kebijakan politik (baca: Pemerintah Daerah) dan pelaku ekonomi (dunia usaha) dalam menyerapnya.
Dalam diskusi santai dengan pelaksana pendidikan di Jakarta Professor Agus Suradika dalam konteks nasional masalahnya kompleks semrawut. Namun menurutnya jalan keluar adalah benahi tuntas soal guru kalau kita bicara nasional. Karena tiap daerah tidak apple to apple.
Sekolah sebagai pelaksana pendidikan dibuat bingung dengan perubahan kebijakan. Ambil contoh soal zonasi. Hanya Jakarta yang siap dengan kebijakan zonasi.
Daerah lain belum tentu siap. Karena terkait pengadaan guru dan mapping sekolahnya. Jakarta sudah melakukan road map pengadaan guru dan mapping sekolah jadi siap dengan kebijakan baru zonasi.
Professor Agus Suradika yang malang melintang di dunia pendidikan menuturkan, jika fokus soal guru hilang maka secara nasional masalahnya akan tetap mbulet.
Soal guru menyangkut kebijakan yang sangat strategis. Karena jika mulai pemberdayaan guru menentukan bagaimana wajah sekolah itu ke depan.
Kebijakan membubarkan SMK selain kurang cerdas juga terkesan grasa grusu. Ibaratnya jika ada tikus di lumbung padi. Bukan lumbungnya dibakar.
Terkait SMK, selain soal guru baik pemberdayaan kualitas, kesejahteraan dan mapping yang baik juga keterlibatan dunia usaha atau pengusaha masih setengah hati menampung lulusan SMK. Mengapa setengah hati? karena pemerintah baik nasional dan daerah tidak memaksanya dalam aturan regulasi memberi ruang kerja atau magang terlebih dahulu.
Pemerintah punya wewenang itu. Pemberdayaan guru yang masih minim lulusan pendidikan strata satu masih banyak secara nasional ditambah kebijakan zonasi.
Maka jangan heran di satu sekolah minim pengajar. Bahkan ada guru yang merangkap mata pelajaran. Bahkan ada di suatu sekolah di Jakarta Kepala Sekolahnya tak ada, karena kepala sekolah jelang pensiun dan proses rotasinya sulit.
Kembali ke soal pembubaran SMK. Baiknya Bung Emil berani menagih janji Bapak Presiden soal mobil Esemka. Menagih janji omongan Kyai Makruf Amin, bahwa Oktober akan keluar mobil nasional.
Bung Emil baiknya menyarankan Presiden, buatlah pabrik rakitan Esemka di Jawa Barat. Buatlah regulasi setingkat perda agar lulusan SMK wajib dikaryakan. Dengan begitu pengangguran di Jawa Barat berkurang.
Penulis: Soemantri Hassan
