[PORTAL-ISLAM.ID] Kira-kira, ini lama gak ya? Namanya juga proses politik. Bergantung komunikasi di panggung belakang. Pasti tak senormatif panggung depan. Tetap saja ada deal-dealan. Itulah politik.
Keterangan Prasetio Edi Marsudi, ketua DPRD dari PDIP yang menyinggung hadirnya Adhyaksa sebagai alternatif Wagub baru-baru ini bisa diartikan sebagai bagian dari manuver politik. Ini bisa dimaknai bahwa komunikasi politik di panggung belakang belum tuntas. Bahasa sederhana: Prasetio sedang menaikkan bergaining. Yang kasihan adalah Adhyaksa, jadi korban. Iya kalau deadlock, lalu nama mantan menteri olahraga era SBY dan mantan ketua Kwarnas yang dikenal bersih dari korupsi ini jadi alternatif. Itu berarti berkah. Tapi, kalau hanya dimanfaatkan sebagai manuver, jadi cilaka. Dapat getahnya doang.
Kenapa soal Wagub DKI berlarut-larut? Pertama, istana memang menghendaki pelantikan Wagub DKI dilakukan setelah pilpres. Apa pasal? Publik tahu, Wagub DKI itu jatah PKS. Ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap suara di DKI, baik suara pilpres maupun pileg. Ini cara jitu untuk mencegah agar PKS tidak maksimal beroperasi di DKI saat pemilu. Bagaimanapun, Wagub punya pengaruh.
Kedua, pemilu menguras energi para caleg-caleg incumben untuk berkampanye. Mereka berkonsentrasi untuk meraih kursi lagi di DPRD.
Pilpres dan pileg sudah selesai. Dan saat ini, DPRD sudah mulai membahas calon Wagub yang diusulkan PKS melalui Gubernur DKI.
Publik punya kesan bahwa paripurna untuk memilih Wagub DKI terkesan alot. Berliku dan berbelit-belit. Benar! Ini terjadi karena pertama, fraksi PKS di DPRD kabarnya tidak kompak. 11 anggota DPRD dari fraksi PKS tidak satu suara. Sebagian besar mereka dari faksinya Anis Matta dan Fahri Hamzah yang sekarang sedang merintis ormas bernama GARBI. Ormas atau calon partai? Ah, jangan menggoda. Kalau toh mau jadi partai, sah-sah saja bukan? Nasdem dulu juga b
Kedua, komunikasi panggung belakang yang rumit. Rumit karena melibatkan transaksi-transaksi politik. Gak gratis ya? Zaman sekarang, mana ada yang gratis? Ke toilet aja bayar 2000. Apalagi kursi Wagub.
Ketiga, ada tokoh lain dari fraksi Gerindra di DPRD yang kabarnya juga berminat, bahkan cukup ngebet untuk menjadi Wagub DKI. Nunggu bola muntah. Kalau dua kali rapat paripurna tidak kuorum, ini bisa jadi celah bagi tokoh dari Gerindra itu maju. Jika ini terjadi, maka akan jadi masalah serius bagi hubungan persekutuan Gerindra-PKS di kedepan.
Serumit apapun, masyarakat Jakarta, bahkan juga seluruh rakyat Indonesia, semuanya berharap proses pemilihan Wagub DKI segera dituntaskan, dan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan idealisme kebangsaan. Jika moral dan spirit kebangsaan jadi dasar memilih dan menetapkan Wagub DKI, maka besar harapan Jakarta “maju kotanya dan bahagia warganya” sebagaimana yang dicita-citakan Anies Baswedan bisa terwujud.
Jakarta, 2/7/2019
Penulis: Tony Rosyid
