[PORTAL-ISLAM.ID] Warisan rongsok’ berupa ratusan unit bus Transjakarta era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memimpin di DKI Jakarta kembali masuk ranah pengadilan.
Pembelian 483 unit bus Transjakarta yang dilaksanakan pada tahun 2013 itu bakal digugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menuntut pengembalian uang muka pembelian sebesar Rp 110 miliar.
“Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, seperti dikutip dari RMOLJakarta.com, Sabtu (27/7).
Syafrin mengatakan, langkah hukum yang diambil Pemprov DKI ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Syafrin menyebut Pemprov DKI sudah menyetor uang muka sekitar Rp 110 miliar untuk pengadaan bus.
Nominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum.
“Kita diminta untuk meminta kepada para pihak ketiga untuk mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan, yang sudah ditarik oleh mereka,” ujar Syafrin.
Namun, Syafrin belum memberikan penjelasan lebih lanjut pihak perusahaan mana saja yang akan digugat. Begitu juga melalui institusi mana gugatan dilayangkan, dia belum memberi jawaban.
“Kami sudah menyampaikan surat ke Biro Hukum. Sedang dalam proses. Saya belum dapat laporannya ada berapa tergugat,” tutup Syafrin.
Saat ini, bus-bus hasil pengadaan bermasalah tersebut hanya menjadi ‘sampah rongsok’. Stiker-stiker hijau dengan klir tulisan hitam bertebaran di depan kaca-kaca barisan bus Transjakarta yang teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga, Bogor.
Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sempat menjadi pengadaan bus Transjakarta tapi kini sedang pailit.
Diketahui, lelang bus Transjakarta periode 2013 bernilai setengah triliun rupiah lebih pada era pemerintahan Jokowi-Ahok ini memang berakhir sengkarut karena tendernya diduga diwarnai persekongkolan antar perusahaan penyedia bus dengan oknum pejabat Pemprov DKI saat itu.
Sumber: RMOL
