[PORTAL-ISLAM.ID] Sistem pemerintahan presidensial seperti yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah oposisi dalam artian kelompok di luar pendukung pemerintah.
"Saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juli 2019.
Fahri menjelaskan bahwa sistem presidensil sangat berbeda dengan penganut sistem parlementer. Terutama dalam tata cara pelaksaan pemilihan umum.
"Negara parlementer, rakyat itu cuma milih parlemen. Saya pilih kamu (parlemen) untuk membentuk pemerintahan, pemerintahan itu ada dua kalau dia berkoalisi jadi mayoritas namanya ruling majority, sisanya disebut dengan minorityatau oposition," jelasnya.
Mekanisme seperti itu tidak berlaku di Indonesia. Kata Fahri, sesuai sistem presidensil maka rakyat diharuskan memilih wakil di Parlemen dan sekaligus memilih presiden.
Transaksinya, lanjut Fahri, rakyat memilih presiden untuk mengelola keuangan negara. Sedangkan Parlemen dipilih untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"Dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," tutup inisiator ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini.
Sumber: RMOL
