[PORTAL-ISLAM.ID] Goro-goro, Ontran-ontran by design, melalui taburan DPT terulang kembali. Clear dan sangat jelas, DPT adalah senjata strategis bagi petahana dalam mengamankan kekuasaan, apalagi powerless pasca gempa politik Pilkada DKI.
Taburan DPT adalah permainan strategis, terukur, efisien dan efektif memanfaatkan pilar-pilar kekuasaan. Semua instrumen dikerahkan dibalik call comander mengamankan Proses Pemilu.
Ini operasi senyap. Shadow ops dengan tingkat akurasi tinggi, dan bisa berhemat cost cutting dengan memaksimalisasi efektifitas biro dan struktur formal organisasi pemerintahan.
Kalau MK mau menyelamatkan Demokrasi kita, Operasi Taburan DPT adalah operasi sistemik, terstruktur, masif, merupakan operasi besar kombinasi militer dan sipil yang dipersiapkan dan dibiayai negara. Semua kerja politik petahana, mendistorsi Anggaran Negara, baik melalui APBN maupun Non-budgeter dana operasi strategis telik sandi.
Ini operasi politik dengan instrumen negara sebagai pola baru sisi lain dari Dwifungsi ABRI di masa lalu.
Menabur DPT, sebagai suksesi politik, pernah secara gemilang mengamankan kursi kekuasaan periode ke-2 SBY.
Ternyata jurus yang sama, terejawantahkan di Pemilu dan Pilpres 2019.
Jurus Menabur DPT mengamankan langkah strategis roadmap 2 Periode Jokowi.
Pada bulan April 30, 2009, saya pernah menulis dalam wall dan Kompasiana, mencermati Fenomena Sindrom Partai Demokrat. DPT menjadi tools strategis SBY kala itu.
Kita sudah faham Krisis MK akan berujung vision 2 Periode karena bancakan strategis dengan payung proyek multiyears sudah di agendakan jauh hari sebagai mahar megaproyek, megastruktur roadmap infrastruktur, bukan hanya saat dimenangkannya Jokowi 2014, tapi jauh hari saat inisiasi merubah haluan negeri NonBlok yang digeser turn left era Megawati dan diperkuat era SBY dalam dua periode berkuasa.
Petahana, 01 tentu punya agenda menuntaskan grand skenario yang belum finish sambil melengkapi peruntungannya.
Mastermind maupun operator lapangan, tidak bisa dipungkiri adalah pemain watak, kader terbaik ORDE BARU di masa lalu. Kita semua kenal aktor di balik backbone petahana.
Seluruh negeri sudah faham hal ini.
ORBA new Content dengan polesan financial trap OBOR.
REBORN dengan balutan vision baru menjemput Angpao Proxy state.
Colateral Damage, tentu ada. Negeri jadi bancakan para bromocorah, oportunis tulen, kartel spekulan dan kartel broker negeri serta tingtang peloby baik Berkeley group maupun Klan Naga, yang terkoneksi barat dan china.
Di mana posisi rakyat dalam peta pertarungan ini?
Jelas sangat signifikan peran rakyat.
Derita rakyat, ternak kemiskinan, ternak pembodohan dengan melahirkan gen baru, pembelahan dikotomi bani cebong vs Bani kampret, itu proyek besar, alat penetrasi dan kendali bagi vision proxy state.
Wabah endemik ini telah mengubah genetik asli anak Republik bermutasi menjadi new gen yang tidak memiliki identitas karena dnanya telah bermutasi kehilangan jati diri.
Di masa depan akan menjadi sumber utama turbulansi internal.
Kita semua sadar, rezim ini telah gagal mengemban amanat reformasi. Jarahan dimana-mana. KKN tereskalasi justru dimainkan secara sistemik.
Dan semuanya terjadi pembiaran.
Sementara, si miskin dipaksa mengencangkan ikat pinggang dan dipelihara dalam program incubator proyek kemiskinan yang memiliki value bagi proyeksi porto folio policy dalam skala kinerja rezim, instrumen mencari utangan global, tentu sekarang OBOR MINDED. Makin tinggi angka proporsi kemiskinan, makin gedhe dana utangan, makin luas coverage wilayah dan makin lama time frame teragendakan. Itu sangat menguntungkan bagi para broker, kartel politik, dan konglomerasi hitam.
Sementara linkage birokrat-politisi ring istana-kartel naga dan konglomerasi bersibuk diri membagi kavling negeri, tuker guling ini itu atas kinerja sebagai timses, perlu gizi segar buat recovery dan reborn menjadi gurita baru dan memperbesar organ.
Sudah saatnya meretas jalan baru membasmi pembusukan internal ini, memberangus lelaku bocah tua nakal, bromocorah, manufer para oportuner yang oldiest tapi makin liar, biang kerusakan negeri.
To be or not to be. Point no return.
Pilihan akan semakin sulit saat ketidakadilan terpapar vulgar di era borderless.
Referendum merdeka lepas dari Jakarta bagi daerah yang merasa teraniaya atas lelaku ini adalah realitas politik, di era dunia sudah terkoneksi dalam genggaman teknologi.
Just one click, perlawanan Kekuatan Referendum akan tereskalasi dan menjadi agenda global dan warga dunia.
Bersih bersih negeri. Rawe-rawe rantas malang putung.
Memberangus post vactum colateral damage, impact dari permainan menabur DPT sumber krisis Pemilu dan Pilpres 2019 yang sudah pasti itu adalah ketidakadilan; melanggar "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", sila ke-5 Pancasila, UUD45 Amandemen ke-4, Bab III tentang Pemerintahan Negara, Pasal 7A, Pasal 9 Ayat 1, Konstitusi Negara, bisa dijadikan landasan hukum untuk menuntut Rezim ini Lengser Keprabon Permanen baik sebagai Presiden hasil 2014 maupun act capres pada Pilpres 2019.
Penulis: Pramz Tjokrowardjojo
