ANIES TAK PERLU MENYALAHKAN AHOK
Pak Anies ngga perlu sampai bilang tangan saya terikatlah. Pemimpin itu dinilai dari keputusan yang dilakukannya. Justru tantangan yang dihadapi hari ini bagaimana menjelaskan pilihan yang diambil memang terbaik untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ditinggalkan Ahok di pulau palsu itu.
Pergub (era Ahok) itu bisa dicabut kok. Tapi kalau dicabut, pilihannya cuma bongkar habis bangunan sepulau-pulaunya. Udah gitu terus didera gugatan hukum (dari pengembang) yang ngga habis-habisnya. Ini semua butuh duit. Emang semua biaya itu bisa ditagihin ke Ahok dan penyembahnya? Ya pemprov yang bayar pakai APBN. Mau?
Tentang janji kampanye itu mah jangan kuatir. Orang waras tahu kalau Stop Reklamasi itu artinya hentikan ngurug laut. Sepanjang ngga ada lagi proses pengurugan laut di DKI, janjinya tunai. Soal mau diapain pulau palsu itu (yang terlanjur sudah jadi), ya cari yang paling manfaat aja. Simple.
Dengan demikian kita bisa geser diskusinya ke hal yang lebih substansial: Apa yang harus dilakukan agar publik mendapat manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan pulau palsu tadi.
Buzzer mitra gubernur tinggal argumenkan itu. Saya bantuin kalau perlu. :)
Satu lagi. Saya rasa Anies ngga perlu menyalahkan Ahok karena pergub itu. Kalaupun pergubnya ngga ada, masalahnya ngga ilang. Ada 992 bangunan dan 4 pulau palsu (yang sudah terlanjur jadi). Juga ada pengembang yang punya duit dan motivasi untuk melakukan gugatan. Mau diapain? Ngabisin APBD buat menghadapi?
(By @awemany)
