PILPRES 2019 YANG MENENTUKAN
Oleh: DR. MOEFLICH HASBULLAH
(Pakar Sejarah Islam, Dosen UIN Sunan Gunung Djati)
Mengapa pilpres yang hanya soal pergantian presiden dan kita sudah pengalaman menyelenggarakannya beberapa kali tapi sekarang ini demikian panas, tegang, sulit saling mengalah, kecurangan masif berani terang-terangan? Petahana akan menangkap siapa saja yang dianggapnya provokator bahkan sekarang dibuatkan hukum oleh Wiranto untuk menangkap siapa saja yang menghina Jokowi. Sisi lain, oposan akan mengerahkan gerakan rakyat yang disebut people power walaupun sebuah gerakan damai.
Kata "kalah" sekarang ini, nampaknya tidak akan diterima oleh kedua belah pihak. Apakah kekalahan tidak akan diterima hanya oleh kubu 02? Tidak. Kubu 01 juga sama, suasananya tidak akan menerima kekalahan untuk pilpres kali ini.
Bagi kubu 02, pemilu kali ini penuh rekayasa, karena itulah kecurangan struktural dan masif disiapkan sejak awal, catatannya di tim BPN mencapai ribuan, termasuk membangun opini melalui quick count yang diyakini hanya pesanan semata, hanya konstruksi untuk mempengaruhi pikiran dan mental masyarakat agar hasil pemilu bisa diterima dari hasil quick count dan perhitungan KPU.
Bagi kubu 01, pemilu kali tampaknya tidak bisa terima kekalahan karena diyakininya kelompok Islam radikal menyatu pada kubu 02 yang dituduhkannya akan merubah NKRI dan Pancasila. Prabowo iya nasionalis tapi dia didompleng oleh elemen Islam radikal dan ini membahayakan kelangsungan NKRI. Itulah pikiran di kubu 01. Maka, bagaimana pun caranya, 02 tidak boleh menang walaupun itu kekuatan rakyat.
Kalau soal pemilu biasa yang jurdil dan kondisi negara normal, kubu Jokowi dan kubu Prabowo pasti akan menerima kalah dan menang sebagai hal yang biasa. Tapi mengapa kondisi jadi rumit, panas, tegang dan gawat? Mengapa ada ribuan kecurangan yang dibaca masyarakat dari berita-berita media dan ditonton langsung dari banyak sekali video yang beredar? Mengapa survei dan quick count yang fungsinya membantu menghitung cepat tapi kali ini kontroversial dan tak diterima oleh satu paslon? Berarti ada sesuatu. Itu jawabannya.
Bukankah pada banyak pemilu sebelumnya, kwikkoun tidak jadi masalah? Karena tidak ada nuansa kecurangan apalagi masif. Di pilpres 2019 ini, masalahnya jelas karena pemilunya tidak wajar. Bukankah sepanjang sejarah pemilu Indonesia baru kali ini begitu banyak kecurangan yang disaksikan masyarakat? Mengapa ada korban kematian panitia begitu banyak hingga 550 lebih? Ada apa? Apa artinya? Sekali lagi, artinya ada sesuatu, ada yang tidak wajar, ada misteri yang besar yang sekarang jadi kontroversi. Bukankah mudah saja memahami itu? Diagnosis Ikatan Dokter Indonesia sudah membuktikan mereka bukan mati oleh kelelahan. Kelelahan bukan penyebab langsung kematian. Bila kematian massal itu diautopsi, sebabnya akan terbuka.
Mana mungkin sebuah hasil pemilu akan diterima oleh peserta bila kecurangan begitu banyak? Di negara manapun pasti akan jadi masalah, yang kalah pasti akan protes karena permainan tidak fair, karena pemilu tidak jujur. Ada apa dengan kematian panitia KPPS hingga 500 orang lebih? Apakah ini pemilu yang biasa? Pemilu yg normal dan wajar? Tentu tidak. Semua masyarakat tahu dan merasakan ini pemilu yang tidak biasa, tidak wajar. Kematian massal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, sekali lagi, ada apa dengan pemilu pilpres 2019?
Mengamati dan merasakan ketidakwajaran Pilpres 2019 sebenarnya bukan soal Jokowi lawan Prabowo, bukan hanya soal pergantian presiden, bukan soal Islam moderat dan Islam radikal, bukan soal Pancasila vs Khilafah, bukan soal nasionalisme religius vs nasionalisme sekuler. Bukan soal rebutan kekuasaan antar anak bangsa. Kalau hanya itu semua, pemilu tidak akan segawat dan segenting ini. Dalam banyak hal masyarakat kita sudah terbiasa dan menerima perbedaan.
Maka, jawabannya tidak lain adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar pemilu. Yang lebih besar dari sekedar pergantian presiden yaitu masalah kedaulatan negara dan masa depan bangsa. Hanya, yang satu kubu seperti tidak perduli, tidak menyadari, karena lebih memandang aspirasi politik kelompoknya. Kubu lain tahu, sangat perduli dan melihat urusan yang lebih besar, yaitu soal kedaulatan bangsa dan negara yang sedang tergadaikan. Soal ancaman kepada rakyat yang akan jadi kacung di negerinya sendiri.
Ini era global. Negara-negara besar mencaplok negara-negara lain tidak melalui penjajahan langsung tapi melalui neo-kolonialisme, melalui imperialisme politik yang gejalanya sudah banyak di Indonesia tapi masih juga sulit diyakinkan kepada sebagian masyarakatnya.
Samuel Huntington menjelaskan secara rasional dalam bukunya "The Clash of Civilization and Remaking New Order," bahwa negara-negara raksasa dengan ledakan penduduknya yang sudah tak terkendali di negerinya karena sudah lewat batas, pasti akan mencari sumber-sumber alam dan penghidupan dengan membanjiri negara-negara tetangganya dan menganeksisasi secara ekonomi dan politik. Kolonialisme dulu karena kerakusan, sekarang kolonialisme karena mempertahankan hidup dari negara yang terlalu besar.
Penduduk Cina sekrang sudah sekitar 1,4 milyar yang sumber alamnya sudah tak bisa diandalkan. Bagaimana ia harus mempertahankan hidup? Seperti air, dengan meluber keluar, menganeksasi bangsa-bangsa lain. Dan Cina sudah membuktikan itu dengan jebakan-jebakan utang yang besar yang membuat negara lain tidak berdaya: Tibet sudah jadi negara Cina, Malaysia sudah terlambat untuk bisa lepas dari hegemoni Cina.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, Zimbabwe memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China dan tak mampu membayar sehingga harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang sejak 1 Januari 2016. Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang membuat China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.
Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur dan harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China. Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga.
Kapan Indonesia sadar?
Hutang Indonesia sudah mencapai 5000an Trilyun dan Indonesia akan kesulitan membayarnya. Satu-satunya cara adalah intervensi Cina harus diterima menghegemoni Indonesia dengan dikte-dikte ekonomi dan politiknya yang kini semakin kuat.
Melalui konglomerasi raksasa, Indonesia harus dibawah kendali mereka. Jokowi dan petahana adalah akses yang bisa diintervensi yang selama menambah terus utangnya hingga titik kritis. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang sangat berkuasa, sudah menandatangi 23 kontrak proyek dengan Cina untuk memperkuat dan semakin mengunci Indonesia dengan utang.
Liputan Kompas dan banyak media lain mengkhawatir bahaya jebakan hutang ini dan banyak tokoh mengkritiknya. Tapi Wiranto malah menyambutnya dengan membentuk Tim Hukum Nasional yang bernuansa dihidupkannya politik otoriter Orde Baru.
Kesadaran ancaman atas kedaulatan negara disikapi berbeda oleh kedua kubu capres dan masing-masing pendukungnya. Petahana menganggapnya bukan masalah karena mungkin sudah akrab tanpa melihat dampak dan akibatnya, kubu oposisi sangat merasakan ini berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara.
Kapan keduanya akan menyadari bersama? Mungkin kelak kalau bangsa ini, tanpa sadar dan tidak berdaya, sudah menjadi bagian dari negeri asing. Kita baru akan menyadari ketika kedaulatan sudah hilang di negeri yang dimerdekakan oleh hasil keringat darah rakyat, para pejuang dan para ulama dari 350 tahun kolonialisme.
Maka, siapa pemenang pilpres 2019 akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi bangsa kacung dan kekayaan negerinya habis milik asing yang sekarang sebagiannya sudah terbukti atau menjadi negara dan bangsa "baru" yang berdaulat sebagai amanat Pancasila dan UUD 1945. Wallahu a'lam.***
