PEOPLE POWER
Oleh: DR. Moeflich Hasbullah
(Pakar Sejarah Islam, Dosen UIN Sunan Gunung Djati)
People Power? Pertama-tama apa dulu pengertian yang dimaksudnya? Apa dulu definisinya? Aksi masa? Aksi mahasiswa? Demo jutaan massa? Atau Nyoblos pemilu? Itu semuanya bisa disebut people power. Dan itu sah, legitimated dan dilindungi UU. Itu semua adalah institusi-institusi demokrasi.
Kudeta? Biasanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, didukung rakyat atau tidak. Kudeta itu penggulingan kekuasaan secara paksa bahkan dengan senjata atas sebuah pemerintahan yang bermasalah. Bisa jadi pemerintahannya lemah, menyeleweng, mengkhianati rakyat, otoriter atau konflik elit yang genting sehingga memaksa pemerintah yang sah harus digulingkan.
Kudeta yang berhasil biasanya akan menghukum oknum-oknum penguasa yang jahat, menyeleweng, sangat korup dll. Kudeta yang gagal, aktor-aktor kudetanya bisa dihukum pemerintah seperti PKI tahun 1965 di Indonesia atau di Turki di bawah Presiden Erdogan baru-baru ini. Kudeta banyak terjadi di negara-negara yang demokrasinya belum matang atau pemerintahan oligharki. Secara wilayah banyak terjadi Timur Tengah dan Afrika.
Revolusi? Perubahan sosial dan kebudayaan secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam revolusi itu direncanakan atau tanpa direncanakan dan bisa jadi tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.
Revolusi politik bisa jadi memformat dan menginstall ulang sistem pemerintahan dengan meruntuhkan sistem pemerintahan lama yang tidak bisa lagi bekerja, tak sesuai dengan perkembangan zaman, salah kaprah pemerintahan atau tak memenuhi harapan rakyat.
Banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti Vietnam, Rusia, Jepang, China dan Indonesia. Soekarno di Indonesia dulu sering meneriakkan: "Revolusi kita belum selesai!" Revolusi dilakukan melalui menjebol yang lama dan membangun yang baru. Tatanan lama yang busuk dan menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan baru yang mensejahterakan rakyat seperti di Iran tahun 1979 ketika rakyat yang dipimpin oleh pemimpin spiritual Ayatullah Khomeini menggulingkan Reza Pahlevi, presiden bonekanya Amerika Serikat, dan menggantikannya dengan Republik Islam Iran. Atau seperti di Venezuela, setelah Hugo Chavez menjadi presiden ia segera merombak tatanan agraria, tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.
Di Indonesia tahun 2019, pemilu nasional baru berjalan. Jadi tak akan ada kudeta sebab kudeta tak memerlukan pemilu. Tak akan ada juga revolusi politik sebab rakyat ikut pemilu dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi.
Yang sekarang bergaung adalah people power. Apa maksudnya? People power adalah revolusi sosial damai seperti yang terjadi di Filipina tahun 1986 dimana protes rakyat melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa 20 tahun. Protes dimulai saat Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr, meluncurkan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos.
People power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang diadakan di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA). People power dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Demonstrasi rakyat Indonesia menggulingkan Soeharto tahun 1998 sukses karena dianggap mengacu pada revolusi people power di Filipina.
Tidak ada yang menakutkan dari people power karena itu unjuk kekuatan rakyat, pemilik sah negeri, yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat kepada mereka sendiri melalui amanat kepada pemimpinnya kepada pilihan rakyat.
Ketakutan sebuah pemerintahan kepada people power karena perasaan pengakuan dirinya bahwa jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Menangkap para penyeru people power adalah sebuah kepanikan yang berlebihan akibat takut turun dari kekuasaan karena people power itu bukanlah revolusi apalagi kudeta melainkan aksi damai rakyat yang menginginkan perubahan.
Semakin banyak penangkapan, semangat rakyat bukan melemah tapi malah akan semakin menguat. Banyaknya penangkapan, pemeriksaan atau persekusi kepada tokoh-tokoh masyarakat adalah sumbangan pemerintah menguatkan ketaksukaan rakyat pada pemerintahnya sendiri.
Ingin menghindari people power? Gampang. Kembalikan kedaulan kepada rakyat dan lepaskan dari penguasaan sekelompok orang, segelintir elit, sebuah partai, apalagi kepentingan asing. Semakin kuat perlawanan rakyat kepada sebuah pemerintahan menunjukkan pemerintahan tersebut ada masalah dengan rakyatnya yang telah mengamanatkan kekuasaan kepada mereka, apapun alasannya.
2 Mei 2019
