[PORTAL-ISLAM.ID] Tidak bisa dipungkiri sejak GBHN dihilangkan pasca reformasi, negeri besar dan kaya raya ini sepertinya berjalan tanpa arah, laksana kapal pesiar mewah yang berlayar tanpa kompas. Kalaupun masih punya arah, arahnya menuju rumah kapitalis pemilik modal asing. Itulah sebabnya setiap pemilu di negeri ini kapitalisme global selalu bermain catur mengatur strategi untuk mendukung sepenuhnya kemenangan raja yang bisa didudukkan di istana boneka.
Kondisi ini membuat politik bukan lagi disatukan untuk membangun peradaban dan kemaslahatan bangsa, tetapi sebaliknya politik hanya disatukan oleh dua hal yaitu “kepentingan” dan “ketakutan”. Pertama, selama kepentingannya sama dengan pemilik modal, pasti berlomba-lomba berjuang memenangkan sang raja. Kedua, selama ketakutannya sama akan kehilangan kerajaan bisnis kalau rajanya kalah, maka segala macam cara wajib dilakukan untuk menguasai pasar demokrasi, walau taruhannya kegaduhan politik menyeruak ke ruang publik.
Dalam beberapa literatur dijelaskan, campur tangan kapitalisme modal dalam setiap pemilu di negara-negara dunia ketiga, menyebabkan negara itu pasti mengalami “defisit negarawan” dan saat yang bersamaan terjadi “inflasi politisi” yang secara kuantitas berlebih, namun secara kualitas rakyat tidak merasakan manfaatnya, karena para politisi hanya berlomba mencari peruntungan diri dan kelompoknya.
Indonesia sebagai negara besar dan kaya raya tidak lepas dari kondisi seperti ini. Sejak era pergerakan sampai kemerdekaan, selalu surplus negarawan yang lihai dan bijak mendesain negara menjadi bangsa yang disegani secara politik, dihargai secara ekonomi, dan dihormati secara budaya oleh bangsa-bangsa lain. Sebagaimana sejatinya negarawan yang ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan), pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.
Namun beberapa tahun terakhir terlebih pasca pemilihan presiden 2019, negeri ini terasa kehilangan negarawan yang bisa secara bijak menjahit baju kebangsaan yang terlanjur terkoyak-koyak akibat perbedaan pilihan politik.
Saking tajamnya polarisasi masyarakat, sampai ada yang mengilustrasikan bahwa satu tahun terakhir bangsa ini berdiri di atas cermin retak yang jika salah melangkah bisa jatuh dan berantakan berkeping-keping. Salah satu penyebabnya karena negara ini mengalami defisit negarawan.
Kalaupun masih ada tokoh yang memiliki jiwa kenegarawanan itu pelan-pelan tergerus akibat ketidakberdayaannya menyuarakan kebenaran dan keadilan. Diam membisu menyaksikan hampir semua elemen-elemen demokrasi dilumpuhkan atas nama kekuasaan.
Apakah negarawan di negeri pejuang ini tidak mampu melawan godaan pemilik modal, sehingga lebih tertarik memilih menjadi hartawan untuk menyelamatkan kerajaan bisnisnya. Atau apakah negarawan negeri ini memilih diam menyaksikan tetesan-tetesan darah rakyat yang menuntut keadilan, kerena lebih fokus mencari celah keberlangsungan dinastinya.
Pertanyaan inilah yang mencabik-cabik naluri jurnalistikku untuk mencari negarawan yang tersisah. Pertanyaan inilah yang menusuk-nusuk jiwa intelektualku. Karena sebuah bangsa besar akan mengalami nasib seperti kapal titanic kalau tidak memiliki lagi negarawan yang berani menyuarakan keadilan, kejujuran, dan kebenaran, demi kepentingan rakyat dan bangsanya.
Hal ini menjadi sangat penting di tengah kegaduhan politik yang terus memanas, karena
untuk membawa bangsa besar dan kaya ini berlayar menuju pulau sejahtera, butuh negarawan bukan hartawan. Butuh negarawan yang kebal terjadap godaan kekuasaaan dan pemilik modal. Butuh negarawan yang berani hidup tanpa deposito seperti dua contoh negarawan sejati asal Minangkabau Bung Hatta dan H. Agus Salim, demi menyelamatkan rakyat dan bangsanya.
Penulis: Ruslan Ismail Mage
