Membaca Manuver Politik Ijtima' Ulama III, Pesan Untuk Rezim Curang
Oleh: Nasrudin Joha*
Alhamdulilah, forum Ijtima' Ulama III telah sukses digelar. Seperti forum dan aksi umat sebelumya, meskipun selalu mendapat penentangan rezim namun tetap saja berujung sukses.
Forum Ijtima' ulama III ini, sebelumya mendapat tentangan dan intimidasi rezim. Sampai-sampai, Wiranto dan Moeldoko perlu turun langsung untuk membuat pernyataan yang mendeskreditkan forum ijtima' ini. Namun, berulangkali ditentang berulang kali juga agenda umat sukses digelar.
Rezim nampaknya lupa, atau pura-pura tidak tahu, bahwa kenyataannya urat takut umat ini sudah putus. Apalagi ulamanya, jelas tak akan bergeming dengan ancaman rezim kaleng-kaleng.
Malam ini, Forum Ijtima Ulama III telah mengambil keputusan dan rekomendasi, sebagai berikut :
1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat tersitruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019.
2. Mendorong dan meminta kepada BPN PAS untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pilpres 2019.
3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01.
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.
5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.
Dari ke- 5 (lima) poin keputusan dan rekomendasi ini, ada 2 (dua) hal penting yang menjadi substansi utama:
Pertama, deklarasi adanya kecurangan dan kejahatan yang bersifat tersitruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019. Ini penting sebagai dasar legitimasi untuk melakukan dua tindakan. Pertama, menekan ororitas lembaga pemilihan KPU untuk kembali ke jalan yang benar. Kedua, membangun basis dukungan umat jika sewaktu-waktu dibutuhkan aksi massa untuk memaksa KPU bertindak jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab.
Kedua, memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.
Dalam hal ini, forum ijtima' ingin menegaskan bahwa seluruh sarana yang ditempuh untuk melawan kecurangan adalah bagian dari dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, basis teologis ini penting untuk menjadi dasar legitimasi menggerakan kekuatan umat.
Sementara ajakan agar umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan, didalamnya tentu memuat seruan implisit untuk melakuan gerakan people power, jika dibutuhkan.
Sebelumnya, dalam berbagai forum tokoh dan ulama berulang kali ditegaskan bahwa ikhtiar untuk melawan kecurangan termasuk jika upaya yang ditempuh adalah gerakan people power, jelas sah, legal dan konstitusional. Karenanya, keputusan dan rekomendasi ulama ini juga telah memuat 'seruan people power' secara implisit, sebagai manuver akhir jika rezim ini tetap ngotot meneruskan kecurangan.
Hanya saja, langkah ini adalah ultimum remidium, senjata pamungkas. Langkah ini hanya ditempuh jika nantinya otoritas KPU tidak dapat memenuhi ekspektasi umat, yaitu menolak kembali ke jalan yang benar, tidak dapat bertindak jujur, tida adil, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.
Forum Ijtima' ulama telah secara apik membuat keputusan dan rekomendasi. Ibarat permainan catur, Ijtima' Ulama ini telah membuka langkah dan mempersilakan rezim untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh. Memilih jujur dan segera membatalkan rencana jahatnya, kembali berfikir realistis dan mau bersikap arif untuk mengakui realitas arus perubahan yang dikehendaki umat. Atau mengambil langkah yang memaksa ulama mengeluarkan satu fatwa akbar, yang akan menggelorakan gelombang besar pergerakan umat, yang sekali libas arus besar ini akan dapat melumat dan menenggelamkan rezim beserta antek-anteknya.
Mana yang akan dipilih rezim ? Kita lihat saja episode selanjutnya. [].
*Sumber: https://nasrudinjoha.blogspot.com/2019/05/membaca-manuver-politik-ijtima-ulama-iii-pesan-tegas-untuk-rezim-curang.html
