[PORTAL-ISLAM.ID] Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum. Menurutnya tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.
"Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin Rakortas tentang 'Permasalahan Hukum Pascapemilu' di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik langkah pemerintah ini. Di akun twitternya Fahri kemudian memposting video Cak Nun yang bicara blak-blakan mengkritik pemerintah.
"Silahkan edit pikiran seperti ini...wahai Tim Khusus Pengawas Omongan Tokoh (TIKTOK). Negara kok kerja ngabisin APBN gak jelas...," kata Fahri, Selasa (7/5/2019).
Dalam video itu Cak Nun mengatakan "Tidak ada Radikalis di Indonesia. Yang radikal itu pemerintah!"
Cak Nun juga menyoroti nasib Umat Islam.
"Muslim ibadah, boleh
Muslim berpolitik, pateni!"
Berikut video Cak Nun... monggo kalau mau dikaji ucapan tokoh kaliber nasional internasional ini..
Silahkan edit pikiran seperti ini...wahai Tim Khusus Pengawas Omongan Tokoh (TIKTOK). Negara kok kerja ngabisin APBN gak jelas... pic.twitter.com/Lfq7qdWewP— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) 7 Mei 2019
