[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) menyerukan adanya referendum Aceh Merdeka.
Pernyataan itu disampaikan Mualem pada peringatan sembilan tahun (3 Juni 2010 – 3 Juni 2019) wafatnya Wali Neugara Aceh, Tgk Muhammad Hasan di Tiro dan sekaligus buka puasa bersama di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (27/5/2019).
“Kita memintanya dengan berbagai alasan. Salah satu yang utamanya adalah soal nasib negara kita yang berada di ambang kehancuran di mana soal keadilan dan demokrasi sudah sangat terpuruk sekali,” ujar Mualem, yang merupakan mantan Panglima GAM itu.
Munculnya opsi referendum ini karena melihat Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.
“Kita tidak dapat bayangkan lagi, persoalan bangsa Indonesia, semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan, kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya,” tutup Mualem.
Kadiv Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai wacana permintaan referendum Aceh tidak bisa dianggap sepele. Karena hal ini bakal memicu daerah-daerah lain untuk memisahkan diri dari NKRI.
“Pernyataan REFERENDUM ACEH jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!! Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TAK ADIL,” demikian tulis Ferdinand di akun twitternya @FerdinandHaean2, Selasa (28/5).
Pernyataan REFERENDUM ACEH jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!!— FERDINAND HUTAHAEAN (@FerdinandHaean2) 28 Mei 2019
Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TAK ADIL.
