[PORTAL-ISLAM.ID] Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyatakan Pemerintah akan membentuk tim hukum nasional. Tim ini bertugas mengkaji tindakan atau ucapan para tokoh yang dianggap melanggar hukum.
Tim itu berisi pakar, seperti pakar hukum tata negara dan juga akademisi dari perguruan tinggi. Mantan Panglima ABRI ini juga mengaku telah berkomunikasi dengan para pakar tersebut.
Wiranto menegaskan, tim ini dibentuk agar mereka yang menyebarkan hasutan atau ujaran kebencian diberikan sanksi yang tegas. Termasuk makian kepada presiden sebagai kepala negara.
Wacana ini menuai polemik. Dianggap mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat di alam demokrasi saat ini, setelah terbebas dari rezim otoriter orde baru. Salah satu tokoh yang mengkritik keras wacana ini adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Dalam cuitannya di twitter, mantan aktivis 98 ini mengatakan tidak ingin rezim sensor yang mengekang kebebasan berpikir rakyat kembali muncul setelah orde baru tumbang.
"Rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan," kata Fahri di akun twitternya, Selasa (7/5/2019).
"Demokrasi itu sukses karena kebebasan rakyat itu mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintahan. Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. Itulah yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kwalitas kerja yg tinggi," imbuh Fahri yang periode 2019-2024 tak lagi menjadi anggota DPR lagi.
Rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan.— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) 6 Mei 2019
Demokrasi itu sukses karena kebebasan rakyat itu mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintahan. Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. Itulah yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kwalitas kerja yg tinggi.— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) 6 Mei 2019
