[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua DPR ikut berkomentar terkait polemik data pemilih antara Kemendagri dan KPU. Bahkan, kini ada temuan 103 WNA memiliki hak pilih di Pemilu April mendatang.
Fahri menuding ada modus kecurangan yang berpotensi menodai pesta demokrasi Pemilu serentak 17 April nanti. Modusnya kata Fahri pencoblosan invalid di TPS.
"Modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi, sekarang ini ada 15 juta (data) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019.
"KPU ini tertutup dengan 15 juta (data) invalid ini, 15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen. 8-9 persen adalah kartu suara yang ilegal, yang bisa dicoblos di manapun," tuding Fahri.
Nantinya, lanjut Fahri, surat suara ilegal itu disertakan sebagai bagian form C1 (dokumen hasil pemungutan suara) di TPS. Ia khawatir orang akan mencurigai sebagai bentuk kecurangan.
Oleh karena itu, ia meminta KPU untuk membersihkan data invalid itu dan memberi penjelasan ke publik. Fahri mempertanyakan, bagaimana mungkin ada 9 juta orang lahir pada 1 Juni, lalu ada orang asing, orang gila, bahkan ada satu KK (kartu keluarga) jumlahnya 400 orang.
"Yang kode-kodenya salah, ini dikumpulin jumlahnya 15 juta. Jangan bilang ini ada upaya untuk mendiskreditkan, eh jawab, kamu (KPU) tuh digaji untuk menjawab, jangan nyerang orang yang mengkritik KPU dong, jawab," ucap Fahri.
Namun demikian, Fahri tak menjelaskan detail dari mana data 15 juta data invalid itu. Ia mengaku mendengar analisa dari para ahli dan KPU sudah mengakui adanya data invalid itu.
"Saya dengar (ahli) sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi enggak dibersihin sampai sekarang karena dilacak-lacak data yang ada sama mereka itu masih ada invalid itu," tuturnya.
Fahri juga tak lupa mengkritik KPU dan Kemendagri yang tak kompak. Fahri menuding penyebab kekisruhan itu akibat KPU tak memiliki juru bicara. Atas dasar itu, Fahri meminta penyelenggara pemilu menenangkan rakyat menuju sisa hari menuju pencoblosan ini.
"Semua itu komisionernya (KPU) ngomong, beda-beda dan gitu mendagri dengan mereka berantem juga. KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU," sebut Fahri dengan heran.
Sumber: Kumparan
