[PORTAL-ISLAM.ID] Setelah insiden penyitaan uang tunai 180 juta rupiah dan 30 USD di laci meja kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kini muncul pertanyaan tentang bagaimana cara melindungi laci meja kerja para menteri agar tidak bisa digeledah oleh KPK. Sejumah sumber terpercaya mengatakan para menteri mulai resah. Sebab, bisa saja sewaktu-waktu KPK datang ke kantor mereka dan langsung menuju ke laci.
Kalau keresahan para menteri itu tidak diatasi, dikhawatirkan kinerja mereka bisa terganggu. Tidak itu saja. Elektabilitas Jokowi bisa anjlok sampai ke dasar laut. Jadi, harus ada semacam jaminan agar penggeledahan tidak sampai ke laci menteri.
Dua hari setelah penyitaan uang tunai di laci Menteri Lukman Hakim, sejumlah abang becak, nelayan, pedagang asongan, dlsb, mengirimkan pesan ke grup WA. Mereka mengusulkan agar segera digelar diskusi khusus yang akan mereka hadiri. Dan mereka sendirilah sebagai pembicara.
Menanggapi usul diskusi ini, kemarin siang kami berkumpul di Warung Enam Ribu (WER). Lokasinya memang jauh dari Warung Daun di Cikini. Tapi, Warung Enam Ribu ini sering mengejutkan dunia politik dan industri pembuatan uang (bukan industri keuangan). Warung Enam Ribu juga menjadi rujukan kebijakan makroekonomi dan moneter. Juga para pakar hukum pun dibuat terperangah oleh hasil-hasil diskusi WER.
Tidak hanya itu, para politisi juga sering merapat ke Warung menjelang pileg dan pilkada. Tapi mereka ditolak. Para politisi itu menyangka Warung Enam Ribu itu adalah tempat makan serba enam ribu rupiah. Padahal, enam ribu itu maksudnya adalah enam ribu dollar. Para politisi yang datang untuk membeli suara seharga 200 ribu perak, dibuat malu hati. Para abang beca, nelayan, dan pedagang asongan, terheran-heran melihat ada orang yang ‘berani’ membeli suara mereka
Mereka memang tukang beca, tapi becanya terbuat dari mas. Mereka memang nelayan, tapi tangkapan mereka ikan mas. Mereka pedagang asongan, tapi mereka ‘mangkal’ di pintu tol langit.
Jadi, bukan sembarang tukag becak, bukan sembarang nelayan. Dan bukan pula sembarang pedagang asongan.
Baik. Kita kembali ke topik bahasan tentang laci para menteri.
Dalam diskusi di WER, para pembicara sepakat mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang khusus melindungi laci para menteri. Perppu ini harus berisi pasal yang menyebutkan dengan tegas bahwa laci para menteri tidak boleh digeledah. Demi keamanan nasional dan keselamatan elektabilitas, laci para menteri dinyatakan berada di luar domain KPK.
Para peserta diskusi sepakat bahwa Perppu harus segera diterbitkan agar laci para menteri terlindungi secepat mungkin. Dengan demikian, para menteri tidak perlu khawatir lagi menyimpan uang tunai di kantor. Baik dalam rupiah, maupun dalam dollar. Baik jumlah besar, maupun jumlah yang sangat besar
Perppu ini juga berlaku untuk laci para direktur utama BUMN. Sebab, para dirut BUMN memerlukan penyimpanan uang tunai mengingat banyaknya keperluan mendadak yang sifatnya horizontal maupun vertikal.
Usul pembuatan Perppu ini dimunculkan karena bisa langsung diberlakukan tanpa persetujuan DPR. Dan meskipun pada 17 April nanti Jokowi tidak mustahil kalah di pilpres, Perppu ini tetap berguna untuk menjaga stabilitas pikiran beliau selama tiga minggu ke depan ini.
Penulis: Asyari Usman
