[PORTAL-ISLAM.ID] Tertangkapnya Romy seakan menjadi kunci pembuka kotak pandora kebobrokan birokrasi pemerintahan di republik ini.
Substansi pernyataan M. Yasin (mantan Irjen Kemenag) dan Mahfud MD di ILC tvOne tadi malam, mengkonfirmasikan betapa rendahnya kesadaran berhukum organ penyelenggara negara di negeri ini.
Kebijakan strategis yang mereka ambil tidak lagi bersendikan amanat UU melainkan hanya berdasarkan bisikan nafsu serakah para pengambil kebijakan. Untuk menentukan siapa yang layak dipercaya mengemban tugas institusional tidk lagi mempertimbangkan integritas moral dan kapaaitas intelektual personal melainkan ditentukan seberapa besar nilai transaksional yang disanggupi.
Jika organ penyelenggara bidang keagamaan saja bermental korup dengan menghalalkan segala cara, apalagi institusi lain di luar itu? Benar-benar memalukan sekaligus memilukan.
Untuk mengatasi kebobrokan moral organ penyelenggara negara yang kronis dan sistemik seperti ini, maka menjadi tugas utama dan tanggung jawab pimpinan tertinggi di negeri ini: Presiden RI.
Hal inilah yang selama ini diingatkan terus dan disadarkan dengan tak kenal lelah walau banjir bully oleh Fahri Hamzah.
Selengkapnya twit-twit Fahri Hamzah (20/3/2019):
Sahabat, dalam terori air mengalir dari sumbernya, maka jika sumber air bersih, lama-lama air dibawahnya akan mendapatkan aliran air yang bikin bersih. Akhirnya akan sanggup membersihkan semuanya. Tapi, jika sumber air sudah kotor, maka seluruh-nya di bawah jadi kotor.
Sekarang, silahkan berimajinasi sendiri dengan pemberantasan korupsi dan birokrasi pemerintahan di negeri ini. Apakah sumber air bersih? Apakah kepemimpinan puncak bersih? Kenapa ada aliran kotor ke bawahnya? Hanya dua kemungkinan; sumber air kotor atau dibiarkan kotor.
Untuk mengetahui seorang pemimpin tertinggi tidak bersih, perlu waktu dan perlu penegakan hukum. Tapi cukup cepat kita mengetahui bahwa di sekitar pemimpin tertinggi ada permainan kotor yaitu dengan tertangkap adanya permainan kotor di sekitar pemimpin tertinggi.
Pemerintah boleh mengklaim diri pribadi bersih, tapi tidak bisa lagi mengklaim bahwa di sekitarnya tidak ada pesta permainan kotor. Siapa yang bertanggungjawab? Pemimpin tertinggi harus bertanggungjawab sebab ini soal waktu untuk membuktikan semua juga bagian dari permainan.
Dari awal, rakyat berharap bahwa kepemimpinan ini akan dimulai dengan adanya pembersihan sumber air. Ternyata tidak, yang terjadi adalah justru permainan mata dengan praktik-praktik bagi kekuasaan, konflik kepentingan, dagang sapi dan semua jenis kebijakan menentang #GoodGovernance.
Sekarang ini hasilnya, kita seperti tidak bisa lagi mengandalkan adanya sumber air yang bersih untuk membersihkan birokrasi kita, penegak hukum kita, perijinan kita, pelaksana dan pimpinan proyek kita, serta seluruh perangkat pemerintah sampai bawah. Kita semua frustrasi.
Pemerintahan baru harus bisa memperbaharui harapan kita akan sebuah sumber air bersih. Harus tergambar bahwa semuanya akan dibersihkan. Pemerintah baru tidak saja harus bersih tapi nampak bersih dengan tidak membiarkan diri terlibat dalam negosiasi jabatan sejak awal.
Itulah harapan rakyat dan #ArahBaru2019 yang harus ditegakkan. Jika tidak demikian, omong-kosong kita bisa selesaikan masalah melainkan pemerintah akan menjadi bagian dari masalah seperti sekarang. Itulah lingkaran setan birokrasi. Mari kita ganti, masih ada waktu.
Pak @prabowo harus memberikan waktu kepada rakyat berapa lama korupsi diselesaikan. Gak usah pakai standar saya. Saya janjikan 1 tahun kalau jadi presiden. Tapi pakai aja waktu yg lebih lama, saya siap bantu. Korupsi bukan nasib. Kita bisa selesaikan. Ini ilmiah saja.
Kesimpulannya gini:
Banci gak bisa disuruh memimpin pemberantasan korupsi...banci cuman bisa nari pakai kencrengan tutup botol....
Pemberantasan korupsi itu butuh nyali...butuh orang yang punya karakter dan gak bisa dikelilingi maling penjilat...
Itu kesimpulannya!
(dari twit @Fahrihamzah)
