[PORTAL-ISLAM.ID] Kita harapkan tidak. Tetapi, kasus percaloan jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang dituduhkan kepada mantan ketua umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romi), pantas dijadikan sebagai “wake up call”. Wajar dijadikan peringatan. Jangan-jangan di kementerian-kementerian lain ada juga calo yang menguasai penempatan personel untuk posisi-posisi senior.
Kalau Romi dikatakan bisa melakukan itu, apa beratnya bagi orang-orang lain untuk berperan seperti pak mantan ketum. Karena itu, kita sarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengeluarkan perintah penyelidikan percaloan. Tidak mustahil para politisi penting pendukung Pak Jokowi melakukan hal serupa di berbagai kementerian lain.
Tidak ada salahnya untuk dicek. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, berarti memang sudah sangat parah.
Kita semua maklum bahwa dukungan politis dari parpol-parpol tidak akan pernah diberikan secara gratis. Selalu ada imbalan. Apalagi bagi parpol-parpol besar dan senior di perpolitikan negeri ini. Bahkan parpol-parpol pendatang baru pun langsung “pandai” memanfaatkan posisi mereka.
Misalnya, ada parpol yang diduga kuat meraup keuntungan besar dari kebijakan impor yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Parpol itu memang baru, namun pemimpinnya sudah sangat kawakan. Lihai “mencari duit”. Dan juga cukup pintar dalam khazanah ilmu penjilatan. Sampai-sampai, konon, ada partai senior yang jengkel melihat pemain baru yang disebut-sebut bisa mengumpulkan duit dalam jumlah triliunan.
Si parpol senior itu jengkel bukan karena tidak setuju dengan cara mencari duit model begitu. Mereka jengkel, kata banyak orang, karena si politisi kawakan ternyata ‘makan sendiri’. Tak mau bag-bagi.
Sebenarnya, parpol senior tsb pun sangat canggih juga mencari duit di atas kesulitan dan penderitaan rakyat. Anda masih ingat kasus dana BLBI, ‘kan? Tokoh penting sebuah parpol, ketika beliau menduduki jabatan sangat penting, menerbitkan instruksi yang menyebabkan sejumlah pengutang dana BLBI dinyatakan telah melunasi utang mereka.
Ternyata, ada penyalahgunaan instruksi itu. Ada obligor nakal yang tidak melunasi BLBI seperti Sjamsul Nursalim. Pengusaha ini menyelewengkan dana BLBI lebih 4.5 triliun.
Ini salah satu contoh saja. Apakah tokoh penting sebuah parpol itu tidak mendapatkan apa-apa dari drama BLBI itu? Wallahu a’lam.
Selain itu, kita juga perlu menyimak liku-liku penempatan pejabat di lingkungan Kementerian BUMN. Kementerian ini “sangat basah”. Banyak direksi yang berada di bawahnya. Pantas sekali diduga adanya praktik-praktik KKN di sana.
Jadi, sekali lagi kita imbau agar Pak Presiden Jokowi segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan begitu, kita bisa langsung lihat seberapa luas epidemi jual-beli jabatan di tubuh pemerintahan.
Penulis: Asyari Usman
