[PORTAL-ISLAM.ID] Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris meminta seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui keputusan Pemprov DKI melepas saham di perusahaan bir PT Delta Jakarta.
Fahira menilai keputusan Pemprov DKI tersebut tepat sehingga predikat Pemprov DKI sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang memiliki saham di perusaahaan bir akan hilang.
"Saya berharap dan meminta, semua fraksi di DPRD DKI Jakarta memuluskan rencana penjualan saham ini," kata Fahira dalam keterangan tertulis.
Anggota DPD dari DKI Jakarta itu menyampaikan sudah lama masyarakat Jakarta ingin agar Pemprov DKI melepas saham di perusahaan bir tersebut.
Sebab, kata Fahira masyarakat menilai tidak pantas sebuah institusi pemerintah memiliki saham perusahaan yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
Fahira yang juga merupakan Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), salah satu ormas pendukung Anies Baswesdan dan Sandiaga Uno di Pilkada 2017, menyebut pelepasan saham bir telah menjadi janji kampanye dari Anies dan Sandi.
"Jadi ini aspirasi warga, harusnya fraksi-fraksi di DPRD menyetujuinya segera," ujarnya.
Namun Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, secara gamblang menyatakan menolak rencana pelepasan saham tersebut. Bagi Prasetyo, saham itu tidak akan merugikan Pemprov, malah memberikan keuntungan.
"Di mana salahnya PT Delta itu? Saya berprinsip tidak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa 5 Maret 2019, seperti dilansir VIVA.
Walau demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan terus mengupayakan pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk, meski upaya itu diadang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Bahkan, Anies akan melaporkan kepada masyarakat Jakarta bahwa wakil-wakilnya ingin tetap memiliki saham produsen Anker Bir itu. "Ya kami coba terus, kami berniat lakukan itu (melepas saham). Kami laporkan pada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir," kata Anies di Balai Kota, Selasa 5 Maret 2019.
Anies menjelaskan, semua tergantung keinginan masyarakat. Semua sesuai aspirasi warga, apakah setuju atau tidak saham itu tetap dipertahankan.
"Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, ya kita kan jalan terus, tapi kalau warga tidak setuju sampaikan ke Dewan. Ketika wakil rakyat tidak menyetujui, kami laporkan ke rakyat. Ini dewan Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari saham bir," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Keuntungan yang diperoleh tak sebanding dg kerusakan moral anak muda, mereka penerus bangsa!!— Eko Widodo (@ekowBoy) 5 Maret 2019
Jangan biarkan Bung Anies berjuang sendirian, catat dari partai mana saja anggota DPRD yang pro miras. TENGGELAMKEN!! pic.twitter.com/K4XzWGyNuc
