[PORTAL-ISLAM.ID] Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam ajang Pemilu 2019. Surat ini keluar di tengah kontroversi jika korps baju cokelat ini ikut bermain politik.
Dalam salinan surat telegram tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima Beritasatu.com Sabtu 23 Maret 2019 ada 14 poin yang jadi penekanan Tito. Yang pertama larangan membantu mendeklarasikan capres, cawapres, dan caleg.
Lalu dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, caleg, capres, cawapres maupun tim sukses.
Juga dilarang menggunakan, memesan, memasang, dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu (gambar, lambang capres dan cawapres, serta caleg maupun parpol).
Berikutnya dilarang menghadiri menjadi pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan Parpol kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan yang sesuai surat perintah tugas.
Poin lainnya adalah dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto capres, cawapres, atau caleg baik melalui media massa, media online, maupun medsos.
Tak hanya itu, polisi juga dilarang foto bersama capres, cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.
Dilarang foto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres, cawapres, caleg, parpol yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri.
Tak ketinggalan, polisi juga dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres, cawapres, caleg, dan parpol. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses capres, cawapres, dan caleg.
Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres, cawapres, caleg atau Parpol tertentu.
Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan capres, cawapres, caleg, maupun Parpol. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk golput.
Dua yang terakhir adalah dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait hasil perhitungan suara pemilu 2019 dan dilarang menjadi panitia pemilu, anggota KPU, dan Panwaslu.
Juru bicara Polri belum merespons saat ditanya ut.
Untuk diketahui belakangan ini polisi memang disibukan dan dikepung dengan isu jika mereka tidak netral.
Mulai dari dukungan menjadi buzzer Jokowi dengan aplikasi Sambhar, kesusupan aksi politik dalam beberapa acara Millenial Road Safety Festival (MRSF), hingga video “Jokowi Yes”.
Sumber: BeritaSatu
------
Berita ini pun dikomentari Haris Azhar, aktivis HAM.
kalau Polisi melakukan pemetaan disetiap desa, siapa dukung siapa, memaksakan kades dukung calon ttt bagaimana? saya ada nih datanya...— PilihNo3. (@haris_azhar) March 25, 2019
"Dikepung Isu Tak Netral, Kapolri Terbitkan Larangan bagi Anggota Polri" via @beritasatu
Warganet pun ramai mengomentari cuitan Haris.
"netralitas polisi mmg wajib di pertahankan... tetangga q polisi, nyuruh q dukung jokowi... q bantah kog... polisi kog gk netral. #IndonesiaCallsObservers," cuit @Alexa79key.
"di ekspos aja mas biar rame sekalian," cuit @2019PrabowoRI1.
"Faktanya memang begitu, saat didatangi aparat dan bertanya sudah bentuk intimidasi. #IndonesiaCallsObservers," cuit @attarimai.
