"PUKULAN KETIGA"
Saya bisa memahami betapa marahnya kubu petahana dengan twit ini. Ini seperti menggarami luka di tengah rapuhnya fundamental dari beberapa kebijakan publk yang selama ini justru menjadi selling point Presiden Jokowi untuk berkuasa di periode kedua.
Pukulan pertama dan utama dari infrastruktur. Merasa sudah membangun jalan tol untuk memperlancar logistik, tapi media melaporkan truk-truk angkutan barang malah lewat jalan biasa karena tarif tol mahal dan daya dukungnya belum lengkap.
Ia pun lalu --seperti biasa-- secara spontan melemparkan gagasan agar tarif tol diturunkan. Tentu yang mengerti tentang business plan dan feasibility study akan dibuat terbengong-bengong.
Sebab, infrastruktur adalah jenis investasi jangka panjang dengan hitungan yang rinci karena termasuk sektor yang sangat terkait regulasi. Modal yang dikeluarkan, tenor dari kreditur, potensi volume kendaraan, tarif yang dipatok, hingga regulasi tarif di masa depan dan ketentuan "Build Operate Transfer", semua harusnya sudah dihitung di awal.
Jika tiba-tiba (menjelang hari pemilihan) ada permintaan untuk menurunkan tarif, tentu operator, kreditur, hingga pemegang saham akan saling pandang karena bingung.
Sektor infrastruktur yang digadang-gadang sebagai pengerek suara juga belakangan banyak memicu korupsi dengan aneka penangkapan yang dilakukan KPK di kementerian maupun BUMN.
Di Papua, petahana merasa membangun jalan trans-Papua (direncanakan sejak Presiden Habibie), tapi justru memicu insiden penembakan. Jalan bukan dianggap infrastruktur untuk rakyat, tapi infrastruktur militer dan ancaman eksploitasi hutan dan kekayaan alam Papua.
Kesalahan asumsi-asumsi sosiologis dan antropologis yang kerap dilakukan pemerintah terhadap sebuah kebijakan, makin terlihat ketika Kantor Berita Antara melaporkan warga Baduy di Banten menolak dana desa dengan alasan infrastruktur akan mengancam ketahanan budaya dan sistem sosial mereka.
Padahal, salah satu "jualan" Presiden Jokowi --dan saya kira Presiden mana pun jika mendekati hari pemilihan-- adalah meningkatkan dana desa. Sama dengan menurunkan harga BBM atau menaikkan gaji PNS di masa SBY.
Pukulan kedua dari sektor pariwisata. Program Presiden Jokowi menggeser penerimaan devisa dari industri ekstraktif dan perkebunan seperti batu bara dan kelapa sawit yang banyak masalah ke sektor wisata adalah gagasan revolusioner yang positif.
Tapi jika itu dilakukan dalam skala yang besar (mencetak "10 Bali baru") dan dilakukan dalam tempo singkat (3-4 tahun), maka dampak sosial dan lingkungan akan sama saja dengan batu bara dan kelapa sawit.
Tapi pemerintah pasang gigi lima di sektor wisata. Bandara-bandara baru dikebut tak peduli dengan menggusur paksa seperti Kertajati di Jawa Barat atau Kulon Progo di Yogya. Reklamasi Teluk Benoa dibuka lagi izin yang baru dan Kawasan Ekonomi Khusus hendak diimplan di Kepulauan Mentawai.
Demi pariwisata dan investasinya, bencana dan risiko atau upaya mitigasinya harus mengalah. Seorang peneliti bisa berurusan dengan polisi karena memaparkan model ancaman tsunami di Pandeglang, Banten, di mana investasi sedang mekar-mekarnya di Tanjung Lesung.
Lalu datanglah tsunami Selat Sunda menyapu pesisir yang digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 Bali Baru selain Toba, Borobudur, Bromo, dan Mandalika.
Nah, karena itu alangkah makin terpukulnya pemerintah ketika harga tiket pesawat melambung, bandara sepi, dan tingkat hunian hotel dipertaruhkan.
Di tengah pukulan-pukulan besar dan bertubi-tubi inilah, CEO BukaLapak nge-twit seperti ini.
Jelas menyakitkan, karena selama ini Presiden membangga-banggakan dan berceramah tentang kebangkitan e-commerce dan revolusi industri 4.0 di mana-mana. Lha kok ini malah dikritik oleh Unicorn-nya sendiri.
Data yang dikutip Zaky bisa saja kurang update atau tidak lengkap soal dana riset alokasi pemerintah atau meliputi dana R & D sektor swasta.
Yang jadi persoalan, twit ini lalu dibalas dengan seruan "uninstall BukaLapak". Persis seperti kubu politik yang lain memboikot Traveloka atau Sari Roti.
Ribuan karyawan atau jutaan pelapak dan pekerjanya ---hal yang selalu dipertimbangkan banyak aktivis yang menyerukan boikot produk kapitalisme global yang merusak lingkungan sekalipun--- sama sekali tak dipikirkan.
Bagi pendukung petahana, Zaky dianggap salah data. Bagi saya, dia menuai badai (yang tak perlu) sebesar itu karena "salah" waktu: yaitu melayangkan pukulan ketiga kepada petinju yang sedang terhuyung.
Bagaimana dengan Prabowo?
Sudahlah, jangan merusak bagian klimaks tulisan ini dengan pertanyaan gak penting.
(Dandhy Dwi Laksono)
Sumber: fb
