[PORTAL-ISLAM.ID] Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI, Mayjen (Purn) Kivlan Zen menjawab tantangan Menko Polhukam Wiranto terkait dalang kerusuhan Mei 1998. Kivlan menantang Wiranto debat secara terbuka yang disiarkan media televisi.
Selain debat, dia juga menantang Wiranto untuk membuktikan lewat proses pengadilan.
"Sumpah pocong itu terminologi setan, bukan hukum. Saya mau buktikan itu dilakukan melalui debat dan pengadilan. Debat di depan umum, misalnya di tvOne tentang 98, tentang yang benar yang salah. Kedua, lewat pengadilan militer atau hak asasi manusia. Saya kupas itu kulitnya Wiranto di muka umum," kata Kivlan saat dikonfirmasi VIVA, Rabu, 27 Februari 2019.
Kivlan menekankan dengan debat secara terbuka maka publik bisa mengetahui argumen yang rasional. Ia menegaskan dirinya tak ada kaitan dengan kerusuhan Mei 1998.
"Saya enggak ada kaitannya itu. Berani enggak Wiranto debat terbuka. Berani enggak dia debat di televisi. Kalau berani, saya siap. Saya kupas kulitnya dia di muka umum," tutur Kivlan.
Dia pun menyinggung Wiranto sebagai Panglima ABRI saat tragedi Mei 1998. Sebagai pemegang komando saat itu seharusnya ada sikap cepat untuk mengatasi kerusuhan parah di Jakarta pada 14 Mei 1998. Apalagi, ketika itu, Presiden RI ke-2, Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir.
"Dia itu Panglima ABRI kan waktu itu. Panglima tertinggi. Jelas ada miss koordinasi, pelanggaran subordinasi. Bagaimana ada enggak perintah dia ke pasukan untuk stabilkan kerusuhan parah-parahnya saat 14 Mei. Dia pergi ke Malang, ngapain?" ujarnya.
Wiranto sebelumnya menantang Kivlan Zen untuk sumpah pocong membuktikan siapa dalang kerusuhan Mei 1998. Selain Kivlan, Wiranto juga menantang Prabowo Subianto.
Tantangan ini dilontarkan Wiranto karena geram dengan tudingan Kivlan Zen yang seolah-olah dirinya menjadi dalang kerusuhan jelang era berakhirnya kepemimpinan Soeharto itu.
"Sumpah pocong saja. 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kivlan Zen? Sumpah pocong kita, siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan, biar terdengar di masyarakat, biar jelas. Jangan asal menuduh saja," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.[VIVA]
