[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua DPR yang merupakan mantan Aktifis Reformasi 98, Fahri Hamzah menyambut baik akan dibongkarnya kasus HAM 1998 jika Prabowo terpilih.
"Ini mengerikan....
Konspirasi tingkat tinggi ..," ujar Fahri Hamzah di akun twitternya, Selasa (15/1/2019).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa meyakini calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal membongkar dan mengusut pelanggaran HAM pada peristiwa kerusuhan 1998 jika terpilih sebagai presiden tahun ini. Hal itu lantaran peristiwa kelam tersebut telah menyandera Prabowo selama ini.
"Kalau (peristiwa) 98 menurut keyakinan saya pasti dibongkar. Kenapa? Kalau ini tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar," kata Desmond di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Indonesian Democracy Monitor (Indemo) dan peringatan 45 Tahun Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (15/1) malam.
Dikatakan Desmond, peristiwa 98 dan pelanggaran HAM berat lainnya merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian, sebagai kepala negara nantinya, Prabowo sudah seharusnya mengusut tuntas kasus ini. Apalagi, selama ini Prabowo kerap disudutkan atas kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pada 1998.
"Bagaimana seorang Prabowo yang jadi Presiden untuk mengatakan dia tidak benar harus membuktikan peristiwa itu," tegasnya.
Desmond yang menjadi salah satu korban penculikan pada 1998 justru akan menuntut pimpinan partainya tersebut jika tidak menjalankan sumpah jabatan presiden, yakni menjalankan undang-undang dengan selurusnya. Salah satunya dengan membongkar peristiwa 1998.
"Tidak mungkin dia melanggar sumpah presiden. Kalau dia melanggar sumpah presiden, ya saya sendiri sebagai mantan korban, saya akan tuntut dia kalau dia melanggar sumpah jabatan," tegasnya.
Desmond menegaskan, Gerindra maupun Prabowo sebagai calon presiden tidak terganggu dengan isu peristiwa 1998 yang kerap menyudutkannya. Desmond meyakini isu tersebut tidak akan menggerus elektabilitas Prabowo dan Partai Gerindra. Prabowo bahkan sangat siap untuk membuka yang sebenarnya terjadi pada 1998. Sebaliknya, Desmond meragukan pemerintah bakal menjalankan proses penegakan hukum setelah Prabowo membongkar kasus ini. Hal ini lantaran Desmond menyebut peristiwa tersebut terkait erat dengan sejumlah mantan petinggi militer yang saat ini berada di lingkaran Jokowi.
"Kami tidak khawatir dan tidak merasa tergerus karena Prabowo pada prinsip dasarnya lebih siap sekarang daripada dulu. Kalau dibuka semua oleh Prabowo, pemerintah bisa jalankan atau tidak. Mau jalankan proses penegakan hukumnya nggak? Karena yang berdampak luas dan ketegasan Jokowi untuk menghadapkan pada orang-orang yang hari ini ada di lingkaran dia. Para pensiunan jenderal masa lalu," katanya, seperti dilansir BeritaSatu.
Ini mengerikan....— #2019AwalPerubahan (@Fahrihamzah) 15 Januari 2019
Konspirasi tingkat tinggi .. https://t.co/NdyGadiZil
